TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kembali mengkritik pemerintah soal pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, perusahaan pelat merah ini harus dikelola dengan sangat baik karena menjadi benteng ekonomi negara.
Baca: Sandiaga soal Utang BUMN Lebih dari Rp 5.000 T : It's Worrying
"BUMN bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik," kata Sandiaga dalam diskusi Rabu Biru bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional" di Jakarta, Rabu, 12 Desember 2018.
Hal tersebut akan menjadi dampak buruk ke depannya karena hanya mementingkan segelintir golongan saja. "Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan," kata mantan Wagub DKI Jakarta.
Hal ini harus dipisahkan secara "best practice, governance" harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme, katanya.
Sandiaga mengatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.
"Rabu Biru ada singkatan baru: Rakyat Butuh Pemimpin Baru. Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik," kata Sandiaga.
Menurut Sandiaga, BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastrukutur yang terprogram, menjaga "best practice" dan "corporate governance" baik.
ANTARA
