Seorang peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdoa sebelum dimulainya tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 21 Oktober 2017. Sebanyak 793 CPNS mengikuti tes SKD dengan sistem Computer Assissted Test (CAT) yang dibagi dalam dua sesi. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengumumkan hasil seleksi administrasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Twitter Kementerian Keuangan atau @KemenkeuRI.
"Selamat bagi #temankeu yang lulus tahap administrasi, semoga sukses pada tahap berikutnya," tulis akun Kementerian Keuangan, Ahad, 21 Oktober 2018.
Dalam Twitter Kementerian Keuangan tersebut dilampirkan link untuk melihat hasil pengumuman. Dalam situs tersebut terdapat dua file pengumuman. Pertama file berjudul Peng-03-Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan kedua Lampiran Peng-03-Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2018.
Dalam file kedua terdapat nama yang lulus seleksi administrasi. Adapun link pengumuman, yaitu https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/pengumuman/hasil-seleksi-administrasi-rekrutmen-cpns-kementerian-keuangan-tahun-2018/
Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menjadwalkan pengumuman seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil akan dilakukan mulai Ahad, 21 Oktober 2018.Bagi para pendaftar yang ingin mengetahui posisinya apakah lolos atau tidak dipersilakan untuk langsung melakukan login pada situs https://sscndaftar.bkn.go.id/
Data Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) sampai Sabtu pagi mencatat 2.592.348 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sebanyak 280.723 pelamar masih menunggu verifikasi instansi dan 537.664 pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Berikut daftar instansi yang telah mengumumkan para pendaftar yang lolos seleksi administrasi CPNS 2018: 1. Komisi Yudisial 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4. Kementerian Sekretariat Negara 5. Pemerintah Kota Bandung 6. Pemeintah Kabupaten/Pemerintah Kota Jawa Timur (Ada sebanyak 38) 7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 9. Badan Pemeriksa Keuangan 10. Pemerintah Kabupaten Kendal 11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 12. Pemerintah Kabupaten Subang 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 14. Badan Keamanan Laut 15. Pemerintah Kota Sibolga 16. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 17. Pemerintah Kabupaten Cilacap 18. Pemerintah Kota Depok 19. Pemerintah Kabupaten Grobogan 20. Pemerintah Kabupaten Blora
HENDARTYO HANGGI | DIAS PRASONGKO | CHITRA PARAMAESTI
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
1 hari lalu
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
6 hari lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
7 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan
8 hari lalu
KPK Pecat 66 Pegawai Pelaku Pungli di Rutan
KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan atau pungli di Rutan KPK.
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
8 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
28 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
39 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Ini 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN, mulai dari BMKG sampai PUPR
43 hari lalu
Ini 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN, mulai dari BMKG sampai PUPR
BKN mengungkapkan 25 instansi kementerian dan lembaga menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai dari BMKG, PUPR, dan Kemenlu
BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap
43 hari lalu
BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap
BKN merencanakan jadwal seleksi CASN dalam tiga periode, yakni April, Juni, September di tahun 2024. Pelamar hanya bisa mengikuti satu tahap seleksi
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
48 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
