TEMPO.CO, Jakarta - Sandiaga Uno mengatakan bahwa bersama pasangannya, calon presiden Prabowo Subianto akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terutama untuk anak bangsa dan melindungi putra putri bangsa. "Kita akan lindungi kepentingan putra-putri bangsa daripada lapangan kerja yang selama ini tergerus oleh kepentingan tenaga kerja asing, kita akan lindungi itu," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018.
Baca: Sandiaga Jawab Kekesalan Menteri Susi Soal Izin Nelayan
Pasangan Prabowo-Sandiaga, menurut dia, akan berfokus membangun sektor ekonomi dan tidak mau didistorsi hal-hal yang di luar ekonomi. "Kita memang fokusnya di ekonomi karena keluhan masyarakat bawah itu adalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup dan dua isu utama yang kita sampaikan terus dan solusi yang kami tawarkan adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya terutama untuk anak bangsa," ucap Sandiaga.
Sandiaga menyebutkan fokus isu yang akan digarap oleh Prabowo-Sandiaga tersebut karena keluhan "emak-emak" di mana harga bahan pokok yang melonjak, karena dolar naik, sehingga kebijakan impor kita seperti pakan ayam dan obat-obatan juga naik. "Ini berimbas pada harga bahan pokok naik terutama protein, sehingga protein ke anak berkurang," katanya.
Saat kampanye, kata Sandiaga, ia berbagi tugas dengan Prabowo. Khususnya karena tingkat pengenalannya yang masih rendah, ia harus terus berusaha memperkenalkan dirinya ke masyarakat kelas bawah. "Saya relatif pengenalannya masih rendah, oleh karena itu mulai mengenalkan ke bawah. Pada beberapa daerah saja saya masih dipanggil pak Anies, jadi saya masih kerja keras.
Sebelumnya Sandiaga tercatat melontarkan sejumlah tudingan kepada pemerintahan Jokowi yang berkembang viral. Salah satunya yang teranyar adalah bagaimana ia menilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghambat perizinan penangkapan ikan oleh nelayan di Indramayu.
Sontak Susi Pudjiastuti balik menyebut Sandiaga tak mengkaji lebih jauh tentang aturan terkait. Selama ini, kata Susi, nelayan malah dilindungi dan diuntungkan oleh pemerintah dengan kebijakan perizinan penangkapan ikan. "Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik," ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.
Susi menjelaskan, kelompok yang disebut nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Susi mengatakan sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan.
Baca: Sindir Sandiaga, Susi: Literatur Banyak, Tinggal Mau Belajar
Menanggapi tudingan Sandiaga itu, Susi Pudjiastuti menyatakan perizinan kapal diberlakukan untuk kapal berukuran 10-30 GT. Kemudian izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat, bukan kementeriannya. Perizinan yang dikeluarkan Kementerian diperuntukkan bagi kapal-kapal besar berukuran di atas 100 GT.
ANTARA
