YLKI Desak Pengelola Jelaskan Status Pembangunan Proyek Meikarta

Salah satu titik proyek Meikarta di kawasan Lippo Cikarang tak ada aktivitas pekerja. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pengelola proyekMeikarta segera memberikan informasi lebih lanjut dan detail terkait keberlanjutan proyek. Kejelasan status keberlanjutan proyek itu diperlukan usai terungkapnya dugaan suap perizinan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Baca: Soal Suap Meikarta, Luhut: Mereka Bilang Izin Sudah Beres

Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan pengembang Meikarta harus segera memberikan informasi lebih detail kepada konsumen untuk memberikan kepastian yang tepat atas produk yang telah dibelinya.

 

"Harus ada informasi, apakah ini lanjut atau tidak, kemudian jika lanjut, kepastian legalitas perizinan pembangunan untuk konsumen ada atau tidak, lokasi yang tepat pembangunannya lahannya di mana, harus detail," ujar Sularsi, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pengembang Meikarta, menurut Sularsi, juga harus memberikan kepastian yang jelas kepada konsumen meski proses hukum sedang berjalan. Pasalnya, meskipun kasus hukum bergulir, angsuran pasti akan tetap berjalan.

Selain itu, Sularsi mengatakan jika kemungkinan terburuk pengembangan proyek Meikarta diberhentikan, maka negara harus hadir untuk melindungi dan membantu menyelamatkan hak konsumen. Pemerintah harus kembali mengevaluasi proses transaksi jual beli properti yang dilakukan pengembang.

Pasalnya, menurut Sularsi, sampai saat ini masih banyak terdapat pelanggaran aktivitas pemasaran oleh pengembang. Konsumen juga dinilai berhak untuk melakukan wanprestasi atau mengajukan gugatan kepada pengembang Meikarta jika proyek tersebut diberhentikan dan konsumen merasa dirugikan.

Walaupun demikian, Sularsi mengaku YLKI sebelumnya telah memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menunda pembelian unit Meikarta ketika permasalahan perizinan pertama kali muncul. "Kami sudah sounding kepada masyarakat, kami sudah prediksi jika perizinan dan legalitas belum ada ini sangat riskan untuk konsumen, tetapi ketika pembeli nekat beli tandanya pembeli sudah menerima risiko tersebut."

Pada Ahad lalu, KPK menangkap sepuluh orang terkait dengan suap perizinan proyek raksasa tersebut. Selain sepuluh orang itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ikut diciduk setelahnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyebut Neneng dan pejabat di beberapa dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi terlibat suap perizinan Meikarta. Ada duit Rp 1,5 miliar yang disita komisi antirasuah tersebut dalam bentuk dolar Singapura.

Baca: Begini Progress Pembangunan Proyek Meikarta Usai OTT KPK

Selain menangkap Bupati Neneng, KPK juga menciduk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditengarai ikut menyuap Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut untuk memuluskan izin Meikarta.

BISNIS






KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

9 jam lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

15 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

18 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.