TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara soal tayangan iklan layanan masyarakat di bioskop. Tayangan iklan itu menuai kontroversi masyarakat karena dinilai tak sepantasnya diputar di bioskop. Iklan ditayangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga: Kominfo Jawab Kritikan Fadli Zon soal Iklan Bendungan di Bioskop
Menurut Jokowi, Kementerian Kominfo adalah humas pemerintah. Salah satu tugasnya adalah menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia.
Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.
"Itu kan memang tugasnya Kominfo, amanat undang-undang, bahwa pembangunan yang sudah selesai atau yang masih dalam proses memang terus diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masak disuruh diam," ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 September 2018.
Baca Juga:
Menurut Jokowi, informasi serupa itu sebenarnya sudah sering ditayangkan bahkan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai macam saluran, termasuk salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube. "Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," ujar Presiden.
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu telah membantah pemasangan iklan Jokowi di bioskop adalah bentuk kampanye. Menurut dia, iklan itu ditujukan untuk menunjukkan pencapaian pemerintah selama kepemimpinan Jokowi. “Itu bukan kampanye. Kemenkominfo menjalankan amanat undang-undang sebagai humas pemerintah," tuturnya.
Namun menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, pemerintah semestinya bisa mengiklankan program dan kinerjanya lewat tempat yang wajar, seperti baliho atau siaran televisi di TVRI. Adapun bioskop, kata dia, merupakan tempat publik yang tidak berkaitan dengan pemerintah. "Itu tempat milik swasta, bahkan rakyat membayar. Sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.
Permintaan mencopot iklan awalnya datang dari politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Melalui akun Twitternya, Fadli Zon, iklan Jokowi itu tidak pada tempatnya.
Dalam video berdurasi 4 menit 30 detik yang diunggah pula di channel Youtube itu, pemerintah menyampaikan soal 65 bendungan yang sudah berhasil dibangun. Keberadaan bendungan itu diharapkan bisa mengairi sawah-sawah petani dan meningkatkan produksi pangan nasional.
BISNIS
