Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Kritik Susi Pudjiastuti karena Mangkir Rapat Lagi

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan penampilan baru. Bisnis.com/ Herry Trianto
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti dengan penampilan baru. Bisnis.com/ Herry Trianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertanian dan Kelautan DPR Roem Kono menyampaikan kritik keras kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti karena kembali mangkir dalam rapat bersama Komisi Kelautan DPR. Hari ini, Susi mangkir dalam rapat bersama DPR untuk pembahasan anggaran kementerian berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Baca: Susi Pudjiastuti Gunakan Mikrofon Pesawat, Garuda: Kami Meminta

"Ini sudah beberapa kali mangkir terus," kata Roem Kono, politikus Partai Golkar tersebut di sela-sela istirahat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.

Sebelumnya, kata Roem yang memimpin rapat, Susi juga sudah pernah mangkir dari undangan rapat yang diajukan oleh komisi yang dipimpin. Akibatnya banyak program strategis di KKP yang tidak bisa dijelaskan lantaran Susi adalah pelaksana program dan penanggungjawab anggaran di kementerian tersebut.

Komisi Pertanian dan Kelautan DPR hari ini mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Pertanian dan KKP. Dalam rapat, KKP hanya diwakili oleh sejumlah pimpinan seperti Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto, lalu Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Sjarief Widjaja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman hadir lengkap bersama sejumlah dirjen di kementeriannya. Amran kemudian mewakili Susi dan menyampaikan anggaran KKP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran KKP dalam pagu anggaran hanya Rp 5,48 triliun, turun dibanding pagi indikatif yang mencapai Rp 6,19 triliun.

Roem mengatakan, Susi seharusnya hadir dalam rapat kerja seperti ini karena tidak bisa digantikan dengan Sekretaris Jenderal. Sebab laporan anggaran harus disampaikan oleh menteri karena posisinya mewakili Presiden. "Kami sangat menyesalkan, ini urusan rakyat, tapi lebih diutamakan urusan pribadi, apalagi ini kan banyak sekali persoalan nelayan," ujarnya.

Roem juga menduga kepentingan nelayan yang akhirnya tidak banyak diurus oleh KKP karena lebih banyak pencitraan saja. Selain itu, turunnya anggaran KKP tidak lepas dari opini disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua kali, 2016 dan 2017. "Ada disclaimer mau gimana, berarti tidak mampu jalankan program," ujarnya.

Susi ternyata tak hadir dalam rapat anggaran ini lantaran tengah cuti kerja. Fika Fawzia, asisten pribadi Susi Pudjiastuti, mengatakan atasannya tersebut cuti selama hingga 15 September 2018. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar juga membenarkan bahwa Susi tengah cuti kerja. "Gak lama kok," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

2 hari lalu

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan kapal ikan asing (KIA) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 4 Mei 2024. Kapal Pengawas PSDKP ORCA 02 berhasil mengamankan dua KIA berbendera Vietnam beserta 20 awak kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Natuna. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Kesulitan Temukan Aktor Perdagangan Benih Lobster

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kesulitan menemukan aktor di balik kasus perdagangan benur atau benih lobster.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

3 hari lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

3 hari lalu

Awak kapal pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 01 memantau Kapal MV VOX MAXIMA berbendera Belanda yang mengangkut pasir laut di Perairan Teluk Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa satu kapal hisap pasir laut yang diduga melakukan aktivitas pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
KKP Sebut Ada Kapal Asing Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada kapal asing mengambil pasir di perbatasan laut Indonesia.


Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

4 hari lalu

(dari kiri kedua) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini pada Konferensi Pers Langkah Baru Garda Pengawal ekonomi Biru. Di Media Center Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan Perikanan, Jakarta. Kamis, 13 Juni 2024. (Foto: TEMPO/Mochamad Firly Fajrian)
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KKP ungkap Kendala Ekspor Ke Uni Eropa

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP, Ishartini menjelaskan hal utama yang jadi kendala ekspor


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

4 hari lalu

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan target indikator utama produksi perikanan 24,58 juta ton pada 2025.


Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

11 hari lalu

Dari kanan, Moderator Didik Agus Suwarsono, Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementrian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, Ketua Umum Nusatic, Sugiarto Budiono, Ketua Asosiasi Eksporter Ikan Hias INOFE ( Indonesia Ornamental Fish Exporter), Teguh Winarno pada acara *Potensi Industri Ikan Hias melalui
Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua untuk urusan ekportir ikan hias, sementara Jepang masih berada di puncak.


KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

15 hari lalu

Kepala Pangkalan PSDKP Batam Turman Hardianto Maha menunjukan dua jenis ikan impor diduga ilegal dari Malaysia yang akan di edarkan di pasar-pasar yang ada di Batam, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Segel 4 Ton Ikan Impor Ilegal dari Malaysia

Ikan impor ilegal yang terdiri dari ikan tongkol dan ikan selar dari Malaysia itu hendak dipasarkan di Batam. Membuat nelayan RI semakin menjerit.


KKP Libatkan Masyarakat dalam Pelestarian Terumbu Karang

22 hari lalu

KKP Libatkan Masyarakat dalam Pelestarian Terumbu Karang

Peningkatan kapasitas akan mendorong masyarakat lebih memahami ekosistem terumbu karang.


KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Pekalongan, Anggaran Rp21,8 Miliar

23 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sedang mengikuti pemaparan pembangunan Kampung Nelayan Modern Setono, Kota Pekalongan, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/Kutnadi
KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Pekalongan, Anggaran Rp21,8 Miliar

KKP memberikan bantuan anggaran untuk membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Setono di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, senilai Rp21,8 miliar.