Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertanian dan Kelautan DPR Roem Kono menyampaikan kritik keras kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti karena kembali mangkir dalam rapat bersama Komisi Kelautan DPR. Hari ini, Susi mangkir dalam rapat bersama DPR untuk pembahasan anggaran kementerian berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Baca: Susi Pudjiastuti Gunakan Mikrofon Pesawat, Garuda: Kami Meminta
"Ini sudah beberapa kali mangkir terus," kata Roem Kono, politikus Partai Golkar tersebut di sela-sela istirahat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.
Sebelumnya, kata Roem yang memimpin rapat, Susi juga sudah pernah mangkir dari undangan rapat yang diajukan oleh komisi yang dipimpin. Akibatnya banyak program strategis di KKP yang tidak bisa dijelaskan lantaran Susi adalah pelaksana program dan penanggungjawab anggaran di kementerian tersebut.
Komisi Pertanian dan Kelautan DPR hari ini mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Pertanian dan KKP. Dalam rapat, KKP hanya diwakili oleh sejumlah pimpinan seperti Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto, lalu Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Sjarief Widjaja.
Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman hadir lengkap bersama sejumlah dirjen di kementeriannya. Amran kemudian mewakili Susi dan menyampaikan anggaran KKP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran KKP dalam pagu anggaran hanya Rp 5,48 triliun, turun dibanding pagi indikatif yang mencapai Rp 6,19 triliun.
Roem mengatakan, Susi seharusnya hadir dalam rapat kerja seperti ini karena tidak bisa digantikan dengan Sekretaris Jenderal. Sebab laporan anggaran harus disampaikan oleh menteri karena posisinya mewakili Presiden. "Kami sangat menyesalkan, ini urusan rakyat, tapi lebih diutamakan urusan pribadi, apalagi ini kan banyak sekali persoalan nelayan," ujarnya.
Roem juga menduga kepentingan nelayan yang akhirnya tidak banyak diurus oleh KKP karena lebih banyak pencitraan saja. Selain itu, turunnya anggaran KKP tidak lepas dari opini disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua kali, 2016 dan 2017. "Ada disclaimer mau gimana, berarti tidak mampu jalankan program," ujarnya.
Susi ternyata tak hadir dalam rapat anggaran ini lantaran tengah cuti kerja. Fika Fawzia, asisten pribadi Susi Pudjiastuti, mengatakan atasannya tersebut cuti selama hingga 15 September 2018. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar juga membenarkan bahwa Susi tengah cuti kerja. "Gak lama kok," ujarnya.
