Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Ekonom Soal Anwar Nasution Anggap Fundamental Ekonomi Lemah

Anwar Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Anwar Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tidak lemah seperti kata mantan Deputi Senior Bank Indonesia Anwar Nasution.

Baca juga: Anwar Nasution: Pemerintah Bohong Sebut Fundamental Ekonomi Kuat

 
"Fundamental kita tidak lemah, cukup kuat. Tapi rentan," kata Piter saat dihubungi Ahad, 9 September 2018.

Sabtu lalu, Anwar Nasution mengatakan fundamental ekonomi di Indonesia masih sangat lemah. Buktinya, kata Anwar yang juga mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah yang berada di angka 10 persen. .

 
Piter mengatakan banyak indikator yang biasanya dijadikan ukuran bagus atau tidaknya fundamental ekonomi suatu negara. Menurut Piter, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencirikan bagaimana kegiatan ekonomi di negara tersebut berjalan.
 
Menurut Piter, pertumbuhan ekonomi sudah merangkum semua kegiatan ekonomi, mulai dari konsumsi, investasi sampai dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara.
 
Kemudian inflasi, kata Piter, sebagai ukuran yang akan mendiskon pertumbuhan ekonomi. Piter mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi tinggi, artinya secara riil ekonomi suatu negara tidak ada kemajuan. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Indonesia saat ini.
 
"Dua indikator ini yang biasanya menjadi argumentasi pemerintah bahwa fundamental ekonomi kita kuat," kata Piter.
 
Piter mengatakan ada satu lagi indikator yang menjadi ukuran baik atau tidaknya fundamental ekonomi, yaitu transaksi berjalan. Indikator ini, kata Piter menjelaskan bagaimana perekonomian dibiayai. Rumusan teoritisnya adalah current account sama dengan saving atau menabung dikurangi investasi atau investment.
 
Menurut Piter, transaksi berjalan menggambarkan selisih antara saving dan investment di suatu negara. Kalau saving negara lebih kecil daripada investasi yang dibutuhkan, kata Piter, transaksi berjalan akan defisit. Negara itu, menurut Piter, akan membutuhkan aliran modal asing untuk menutup defisit transaksi berjalan.

Dampak dari aliran modal asing ini, kata Piter, menjadikan negara tersebut akan rentan terhadap kondisi global. "Saving investment gap sangat berkaitan dengan tax ratio, karena saving di sini termasuk juga saving-nya pemerintah. Tax ratio rendah, saving pemerintah rendah. Argumentasi ini yang secara sederhana digunakan pak Anwar Nasution untuk mengatakan fundamental ekonomi kita sesungguhnya tidak kuat," kata Piter.
 
Piter mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen dengan inflasi 3,5 persen, artinya ekonomi Indonesia cukup sehat dan kuat. Tetapi, defisit transaksi berjalan yang terjadi secara persisten menunjukkan ekonomi Indonesia fragile atau rentan. Hal itu terbukti selama setahun terakhir perekonomian Indonesia diombang ambingkan oleh gejolak global.
 
"Menggunakan semua indikator di atas saya lebih memilih untuk mengatakan fundamental ekonomi Indonesia kuat tetapi fragile atau rentan," ujar Piter berbeda pendapat dengan Anwar Nasution.
 
KARTIKA ANGGAENI
 
Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

1 hari lalu

Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

Begini cara perpanjang STNK setiap tahun dan 5 tahunan. Ingat, 2 tahun tak bayar pajak berturut, langsung diblokir.


MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

MK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

4 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?


Uji Emisi Akbar 2023 Jadi Titik Awal Penerapan 3 Kebijakan: Disinsentif Parkir hingga Denda Pajak

5 hari lalu

Pengendara antre untuk melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di kawasan Terminal Blok M, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Uji Emisi Akbar 2023 Jadi Titik Awal Penerapan 3 Kebijakan: Disinsentif Parkir hingga Denda Pajak

Uji Emisi Akbar 2023 disebut akan menjadi titik awal penerapan tiga kebijakan, yakni penataan hukum, disinsentif parkir, dan denda pajak kendaraan.


Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Capai Rp 688,15 Triliun

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Capai Rp 688,15 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sampai April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun. Bagaimana rinciannya?


Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

9 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

Anggota DPR yakin tahun politik bisa memberikan insentif bagi sektor riil


Manulife Sebut Ekonomi Indonesia di Posisi Kuat Hadapi Risiko Resesi AS

12 hari lalu

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI). Dok. Manulife
Manulife Sebut Ekonomi Indonesia di Posisi Kuat Hadapi Risiko Resesi AS

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia melihat kondisi makroekonomi Indonesia berada pada posisi yang kuat dalam menghadapi risiko resesi AS.


Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 4.000 per Gram

13 hari lalu

Pengunjung melakukan transaksi jual beli emas di Butik Emas Antam, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 4.000 per Gram

Harga emas Antam dipantau dari laman Logam Mulia pada Selasa pagi naik Rp 4.000 menjadi Rp 1.064.000 per gram.


Digitalisasi Sektor Logistik Maritim, TITIP Gandeng Microsoft

14 hari lalu

Platform TITIP menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk memberdayakan sektor logistik di Indonesia, termasuk mendorong kemajuan ekonomi. FOTO: Dok. TITIP
Digitalisasi Sektor Logistik Maritim, TITIP Gandeng Microsoft

Platform TITIP menjalin kerja sama dengan Microsoft untuk memberdayakan sektor logistik di Indonesia, termasuk untuk mendorong kemajuan ekonomi.


Sri Mulyani Sebut RI akan Terus Tingkatkan Pertumbuhan Inklusif, Berantas Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

15 hari lalu

Sri Mulyani Sebut RI akan Terus Tingkatkan Pertumbuhan Inklusif, Berantas Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan terus meningkatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif.