TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana memulai perbaikan rumah para korban gempa Lombok pada September 2018. Ihwal lokasi pembangunan rumah anyar akan dilakukan di tempat semula atau relokasi akan menyesuaikan rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca:
Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ...
Bertambah 8, Jumlah Korban Meninggal Gempa ...
"Hal tersebut akan disesuaikan dengan rekomendasi Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Harmensyah di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin, 27 Agustus 2018.
Harmensyah mengatakan langkah tersebut sesuai dengan prinsip 'build back better and safer' alias membangun kembali di lokasi yang lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya. Ia mengatakan Kementerian ESDM sudah memetakan di mana saja daerah patahan di Pulau Lombok.
"Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ," kata Harmensyah.
Namun, kalau lokasi rumah sebelumnya ternyata melewati daerah patahan dan Kementerian ESDM tidak merekomendasikan adanya pembangunan di lokasi tersebut, maka rumah harus direlokasi.
"Pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya," kata Harmensyah.
BNPB menyatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tuntas paling lambat 2020.
Secara garis waktu, BNPB akan merampungkan pendataan pada Agustus 2018. Pada September 2018, mereka akan melakukan rapat koordinasi rencana aksi rekonstruksi tingkat pusat.
Di Desember 2018, Harmensyah menargetkan pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya telah rampung. "Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan. Sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pasca bencana selesai," kata Harmensyah.
Terkait percepatan rekonstruksi rumah-rumah masyarakat, Harmensyah mengatakan BNPB sudah mencairkan Dana Siap Pakai (DSP) yang telah dimasukkan ke dalam 12 ribuan buku rekening di Bank Rakyat Indonesia.
Namun demikian, kata Harmensyah, dana tersebut belum bisa langsung dipakai oleh masyarakat karena akan diberikan pendampingan agar tidak salah dalam penggunannya.
"Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai," ujar Harmensyah.
Baca: Masa Transisi Gempa Lombok, Ini yang ...
Ihwal mekanisme pencairannya pun, menurut Harmen, harus jelas. Sehingga dana yang diberikan ke masyarakat korban gempa Lombok itu benar-benar dibelanjakan untuk menjadi rumah.
"Bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan," ucap Harmensyah.
