Ide Susi Pudjiastuti untuk Penangkapan Ikan di Laut Selatan Jawa

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti meluncurkan kapal bambu pertama di dunia karya ITS. Kredit: ITS

    Menteri Susi Pudjiastuti meluncurkan kapal bambu pertama di dunia karya ITS. Kredit: ITS

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ada sejumlah persoalan utama yang menyebabkan hasil penangkapan ikan di Laut Selatan Jawa tak optimal.

    Simak: Susi Pudjiastuti: Wanita Butuh Apresasi untuk Menginspirasi

    "Persoalan di Laut Selatan Jawa sebenarnya sama, " ujar Susi saat menghadiri Rapat Kerja Pengendalian bersama Pemerintah DIY di Yogyakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

    Susi menuturkan ada tiga persoalan utama yang umum dihadapi di pantai selatan Jawa. Yakni; tak adanya pelabuhan memadai, tempat sandar kapal layak dan proses landing hasil tangkapan ikan.

    Tak adanya ketiga sarana prasarana itu membuat para nelayan pantai selatan tak bisa efisien dan efektif melakukan kegiatan penangkapan ikan.

    Susi menuturkan memang tak murah dan mudah membangun sebuah pelabuhan di pantai selatan Jawa. Sebab ombaknya juga relatif lebih besar sehingga menjadi hambatan utama yang mesti diselesaikan.

    Susi menyadari tak bisa membangun pelabuhan di laut selatan Jawa dengan seadanya misalnya hanya dermaganya saja. Sebab kalau dermaga saja maka dalam waktu lima tahun bakal tergerus habis oleh ganasnya ombak laut selatan. Melihat ganasnya ombak pantai selatan itu, ujar Susi, perlu memprioritaskan dulu pembangunan breakwater atau pemecah gelombang sebagai fondasi awal sebelum membangun pelabuhan.

    Ada sejumlah instansi yang bisa ikut mengurus break water ini. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga pemerintah daerah.

    "Untuk membangun break water yang kuat di pantai selatan ini PUPR bisa lebih kuat konstruksinya dibanding KKP," ujar Susi.

    Susi menambahkan dengan kebijakan saat ini di era Presiden Jokowi sebenarnya setiap gubernur memiliki kewenanga lebih untuk mengelola potensi laut. Misalnya saat ini izin operasional untuk kapal-kapal dengan bobot mati di bawah 10 gross tonage sudah dibebaskan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan menerbitkan izin untuk kapal-kapal dengan bobot 10-30 gross tonage. Baru untuk kapal dengan bobot di atas 30 gross tonage perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Susi Pudjiastuti mengaku prihatin dengan terbengkalainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sejak lebih 10 tahun terakhir proyek itu hanya berkutat pada break water yang terus gagal.

    Baca: Saat Susi Pudjiastuti Keseleo Lidah Ucap Sultan HB X Gubernur DKI

    "Saya mendorong untuk Pelabuhan Kulon Progo itu Gubernur DIY berkoordinasi dengan PUPR agar dapat membuat break water yang kokoh," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.