TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berharap peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa merugikan negara, khususnya masyarakat Riau.
Baca juga: ESDM: Pertamina Kelola Blok Rokan Tak Pengaruhi Proyek IDD
"Kita imbau dalam peralihan itu dampak-dampaknya supaya lebih ditekan dan diminimalkan, baik dampak-dampak terhadap sumber daya manusia atau pekerjanya, dampak sumber daya alam, maupun dampaknya terhadap pemerintah daerah," kata Arsyadjuliandi di Pekanbaru, Rabu, 1 Agustus 2018.
Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman ini menyatakan Pemerintah Provinsi Riau menerima keputusan dari pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan Blok Rokan. Gubernur juga berharap proses peralihan bisa berjalan baik serta sesuai dengan koridor aturan dan perundang-undangan.
Baca juga: Kelola Blok Rokan, Pertamina Janjikan Hemat Devisa USD 4 Miliar
"Tentu peralihan ini semoga bisa berjalan dengan baik, mulus, dan ada aturan yang harus dikerjakan kedua pihak, kita harap berjalan dengan mulus," katanya.
Khusus pada Pertamina, Andi Rachman berharap perusahaan milik negara tersebut, dalam pengelolaan Blok Rokan, bisa memberi dampak positif, khususnya bagi masyarakat Riau.
"Harapan dengan adanya Pertamina, kita berharap ada yang positif untuk daerah ke depan dalam rangka membangun masyarakat Provinsi Riau ini. Ada pengembangan usaha yang dibuka untuk pengusaha daerah dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah operasi Pertamina," katanya.
Baca juga: Pemerintah Berikan Pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina
Pada Selasa, 31 Juli 2018, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan keputusan final yang diambil pemerintah merupakan hasil dari evaluasi terhadap dua proposal yang diajukan Pertamina dan Chevron. Keputusan tersebut sudah bulat, bahwa Pertamina ditetapkan sebagai operator Blok Rokan dari 2021 sampai 2041.
Menurut dia, setelah Blok Rokan diserahkan ke Pertamina mulai 2021, perseroan akan berbagi hak partisipasi atau Participating Interest (PI) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan porsi 10 persen.
