Selasa, 17 September 2019

PLN Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Jokowi Hapus DMO Batu Bara

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membersihkan jalanan di sekitar bundaran Grosser Stern, yang dicat menjadi kuning oleh aktivis Greenpeace sebagai bentuk protes pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara, di Berlin, Jerman, Selasa, 26 Juni 2018. REUTERS

    Petugas membersihkan jalanan di sekitar bundaran Grosser Stern, yang dicat menjadi kuning oleh aktivis Greenpeace sebagai bentuk protes pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara, di Berlin, Jerman, Selasa, 26 Juni 2018. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (persero) memperkirakan bakal mengalami kerugian hingga di atas Rp 30 triliun jika rencana penghapusan domestic market obligation atau DMO batu bara dilaksanakan. “Harus subsidi, subsidi besar-besaran selisih batu bara dengan APBN. Di APBN kan US$ 68 - US$ 70 per ton, sedangkan sekarang harganya sudah US$ 120 kan ya? Berarti besar sekali, mungkin (subisidi) di atas Rp 30 triliun,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018.

    Baca: PLN: Tarif Listrik Tidak Naik Sampai Tahun Depan

    Sofyan mengatakan penyerapan batu bara untuk PLN hingga saat ini mencapai 92 juta ton atau 20 persen dari kuota yang ada. Kendati demikian, Sofyan meyakinkan wacana penghapusan DMO batu bara tidak jadi dilakukan sehingga PLN tidak akan menderita kerugian seperti yang diperkirakan.

    Baca: DMO Batu Bara Dihapus, Luhut: Kami Tak Ingin PLN Goyang

    Pada rapat internal, Jumat, 27 Juli 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan DMO untuk mengerek kinerja ekspor Indonesia. "Intinya kita mau cabut DMO itu seluruhnya. Jadi nanti akan diberikan (subsidi) apakah US$2-US$3 per ton, seperti sawit. Akan ada dana cadangan energi untuk menyubsidi PT PLN," tuturnya.

    Rencana tersebut mendapat reaksi dari sejumlah pihak karena dinilai tidak akan signifikan mengerek devisa. Hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan rencana penghapusan kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara urung dilaksanakan. Menurut Jonan, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Menurutnya, keputusan Presiden sesuai dengan apa yang berlaku saat ini. “Enggak ada perubahan. Enggak ada peraturan pemerintah baru, mekanisme harga sama," ujarnya seusai mengikuti Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa, Selasa, 31 Juli 2018.

    Mengutip Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, harga jual batu bara untuk PLTU dalam negeri ditetapkan senilai US$ 70 per ton untuk kalori acuan 6.322 kkal/kg GAR. Jonan juga memastikan kebijakan DMO batu bara tetap mengikuti kebutuhan nasional, sehingga hitungan kuota 25 persen tidak berubah.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.