TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan subsidi energi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut juga agar momentum pertumbuhan ekonomi terjaga dengan baik.
"Secara overall, policy ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas terutama, ada tekanan cukup besar sehingga tetap bisa menjaga confidence," katanya saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyta (DPR), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan seusai rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR mengenai ekonomi makro semester I dan proyeksi asumsi ekonomi makro semester II.
Baca: Kemiskinan 9,82 Persen, Sri Mulyani: First Time in History
Dalam rapat itu, Sri Mulyani menyampaikan proyeksi subsidi energi kepada DPR. Ia memperkirakan subsidi energi hingga akhir tahun akan mencapai Rp 163,5 triliun.
"Dalam outlook, kami sudah memasukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun," ujarnya.
Angka Rp 163,5 triliun, kata Sri Mulyani, lebih tinggi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 94,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan selisih Rp 69 triliun.
Sri Mulyani menuturkan realisasi subsidi pada semester I akan mencapai Rp 59,5 triliun. Sedangkan prognosis pada semester II akan mencapai Rp 104 triliun.
Hal tersebut, kata dia, sudah dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka.
Baca: Dorong Penerimaan Negara, Ini Cara Sri Mulyani Genjot Rasio Pajak
"Penetapan kenaikan subsidi per liter diperkirakan dibutuhkan untuk menjaga agar pertama, dari sisi Pertamina, neraca Pertamina akan tetap terjaga, yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu, ataupun dari sisi potensi keuntungan, baik dari hulu maupun tekanan yang berasal dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," ucap Sri Mulyani.
Adapun belanja non-kementerian atau lembaga (K/L) pada akhir tahun akan mencapai Rp 640,2 triliun. Hal tersebut lebih tinggi dari target APBN yang sebesar Rp 607,1 triliun. Pada realisasi semester I, belanja non-K/L akan mencapai Rp 262,4 triliun, sedangkan semester II hingga Rp 377 triliun.
