Ditagih Utang Tak Sopan, RupiahPlus: Masyarakat Bisa Lapor OJK

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi uang

    ilustrasi uang

    TEMPO.CO, Jakarta -RupiahPlus, salah satu aplikasi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (financial technology), diprotes oleh warganet akibat cara penagihan utang yang dinilai tak sopan. Menurut Direktur RupiahPlus, Bimo Adhiprabowo, pihaknya sangat menyesalkan tindakan penagihan utang yang dilakukan agen maupun pihak yang bekerja untuk RupiahPlus.

    Dia mengatakan, masyarakat yang merasa dirugikan, bisa melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dia telah berkoordinasi langsung dengan OJK. "Terutama untuk melaporkan tindakan-tindakan yang masuk dalam pelanggaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 2 juli 2018.

    Dia mengatakan pihaknya meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan dari mekanisme penagihan utang tersebut. Penagihan utang dilakukan oleh agen maupun pihak yang bekerja untuk RupiahPlus.


    Baca juga
    OJK Sebut RI Pasar Besar Bagi Fintech Syariah

    “Manajemen RupiahPlus menyatakan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Kami sama sekali tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut,” kata Bimo.

    Sejumlah masyarakat pengguna jasa RupiahPlus mengeluh karena penagihan utang yang dinilai melanggar privasi. Sebab penagihan hutang dilakukan dengan cara menghubungi orang yang berada ada dalam daftar kontak di handphone peminjam. Cara tersebut dinilai tak lazim dan beberapa mengeluh di media sosial.

    Bimo mengatakan tindakan penagihan utang nasabah dengan cara mengancam, intimidasi, pelecehan, serta penagihan ke pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah bukan bagian dari RupiahPlus. Selain itu, cara-cara tersebut bukan bagian dari Standard Operating Procedure (SOP) resmi penagihan RupiahPlus.

    "Karena itu, bagi kolektor yang melakukan pelanggaran tersebut, dirinya telah melakukan penindakan keras sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku," ujar Bimo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.