TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta melakukan tindakan agar ikut memperbaiki kinerja PT Garuda IndonesiaTbk. Permintaan kepada pemerintah tersebut disampaikan oleh Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) yang sebelumnya mengancam mogok kerja dalam waktu dekat ini.
"Bapak Presiden dan Menteri BUMN sampai saat ini belum memberikan respons terkait dengan perbaikan Garuda Indonesia ke depan," ujar Ketua Harian Sekarga Tomy Tampati kepada Tempo, Jumat, 1 Juni 2018.
Baca: Pilot Garuda Ancam Mogok, Perbaikan Kinerja Bakal Makin Sulit
Padahal, kata Tommy, Sekarga dan APG telah menyampaikan seluruh kondisi dan persoalan dalam tubuh maskapai pelat merah itu kepada pemerintah." Tapi sampai saat ini tidak ada respons."
Tommy menyebutkan, intervensi pemerintah menjadi sangat mendesak karena mempengaruhi jadi atau tidaknya para karyawan dan pilot Garuda Indonesia melakukan mogok kerja. "Jika pemerintah tidak juga merespons, kami sepakat akan melakukan mogok untuk menyelamatkan perusahaan yang kini terpuruk," ucapnya.
Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia Kapten Bintang Handono juga menekankan hanya pemerintah dan para pemegang sahamlah yang bisa memberikan solusi atas masalah ini. "Masih berharap perkembangan atau solusi dari pemerintah untuk menyelamatkan Garuda ini," katanya. Sekarga dan APG disebut-sebut sudah menyampaikan kondisi Garuda yang kian menurun sejak tahun lalu.
Jika dalam beberapa hari ke depan respons pemerintah juga tidak ada, Bintang mengatakan 1.300 pilot, 5.000 pramugari dan 10 ribu karyawan Garuda Indonesia akan melakukan mogok kerja. "Mogok total semua," ucapnya.
Bintang menyebutkan mogok kerja dilakukan karena pihaknya sudah putus asa. "Karena kami mewakili serikat pekerja sudah teriak bahwa Garuda mau hancur. Nanti hancur beneran, kami yang disalahkan, padahal ini terjadi karena kinerja direksinya gak bener," ucapnya.
Lebih jauh Bintang menyebutkan tidak tertutup kemungkinan mogok kerja pilot dan karyawan Garuda Indonesia mereka lakukan saat arus mudik Lebaran ini. "Dalam waktu dekat, tapi semua tergantung pemerintah."
Namun rencana mogok kerja oleh ribuan karyawan itu dinilai bakal kontraproduktif dengan upaya maskapai penerbangan Garuda Indonesia memperbaiki kinerjanya. "Itu justru akan semakin memperberat upaya peningkatan kinerja operasional maskapai," ujar Vice President Corporate Secretary PT Garuda Indonesia Tbk. Hengki Heriandono melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 2018.
Hal itu, ucap Hengki, antara lain, karena Garuda Indonesia tengah berupaya mempertahankan rata-rata capaian tingkat ketepatan waktu penerbangan atau on time performance (OTP) sebesar 90 persen yang berhasil diraih pada bulan Mei ini. Tahun ini, maskapai penerbangan pelat merah itu menargetkan OTP mencapai 91 persen.
