TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai rendahnya serapan lelang Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami akan terus lihat. Kami akan waspada," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.
Sri Mulyani menyatakan bakal mengomunikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan tetap akan terjaga sehingga tidak menimbulkan spekulasi. "Tentu kami tetap harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang. Kami sudah akan perhatikan di dalam konteks belanja pada semester kedua ini," ucapnya.
Baca: Rupiah Jeblok, Sri Mulyani Imbau Masyarakat Tenang
Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya hanya menyerap dana Rp 6,15 triliun dari lelang lima seri SUN. Dana ini ditujukan untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran mencapai Rp 17 triliun.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa lalu mengumumkan lelang itu tidak memenuhi target indikatif yang ditetapkan Rp 17 triliun. Total penawaran yang masuk dari lelang Rp 17 triliun itu tercatat merupakan yang terendah dari lelang SUN sejak Oktober 2016.
Urgensi surat utang dalam pembiayaan anggaran sebelumnya juga diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tahun ini memerlukan anggaran Rp 1.000 triliun. Sebanyak 30 persen diambil dari APBN, 11 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 22 persen dari badan usaha milik negara, dan 37 persen dari sektor jasa keuangan.
Sektor keuangan, kata Nurhaida, bisa tiga hal, yaitu perbankan, industri keuangan nonbank, dan pasar modal. "Instrumen pasar modal yang cocok untuk pembiayaan infrastruktur adalah surat utang karena berjangka panjang," tuturnya di kompleks Bank Indonesia, Jakarta, pada pertengahan Maret tahun lalu.
ANTARA
