Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2018, Tangerang Targetkan 70 Ribu Bidang Tanah Bersertifikasi

image-gnews
Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, 11 Maret 2018. BPMI
Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Function Hall, The Radiant Hotel, Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, 11 Maret 2018. BPMI
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang menargetkan pensertifikatan tanah sistematik lengkap (PTSL) sebanyak 70 ribu bidang selesai tahun 2018.

Menurut Kepala BPN Himsar sebanyak 70 ribu bidang itu tersebar di 12 kecamatan di 40 desa dan kelurahan se-kabupaten Tangerang. Ke-12 kecamatan itu adalah Cisoka, Jayanti, Kosambi, Mauk, Pakuhaji, Balaraja, Rajeg, Sukamulya, Solear, Tigaraksa, Kemiri dan Jambe.

Himsar mengatakan program PTSL Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari nawacita ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang sebab hasil pengukuran PTSL sebagai masukan ke Pemkab untuk kegiatan pelacakan batas desa.

"Batas desa merupakan batas riil di lapangan,"kata Himsar di sela acara sosialisasi Inpres nomor 2 tahun 2018 dan SKB 3 Menteri tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah percepatan PTSL 2018 di Tangerang, Selasa 13 Maret 2018.

Simak: Jokowi Bagikan 7.500 Sertifikat Tanah di Jabodetabek

Manfaat lain adalah tersedianya vdata kepemilikan bidang tanah sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dan tersedianya data kepemilikan tanah sebagai dasar penetapan obyek pajak. "Ini memastikan pendapatan daerah dari sektor pajak,"kata Himsar.

Hanya ada beberapa masalah di lapangan seperti masih banyak warga yang enggan membayar PBB dikarenakan luas SPPT dan luas di lapangan berbeda.

"Ada lagi nama pembayar pajak dalam SPPT tidak sesuai dengan pemilik tanah dan ada juga tanah sudah terpecah menjadi beberapa bidang tapi SPPT masih menjadi satu,"kata Himsar. Dia menyebutkan sejumlah manfaat lain yakni tertib administrasi bagi pemerintah daerah.

Bagi masyarakat kata Himsar manfaat PTSL adalah adanya kepastian hukum hak atas tanahnya. "Dapat pula menjadi modal usaha, asalkan jangan dibelikan sepeda motor. Sebaiknya untuk usaha yang nantinya hasil berusaha itu bisa dibelikan sepeda motor,"katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris daerah kabupaten Tangerang Moh Maesyal Rasyid menyambut baik program PTSL ini, menurut Maesyal Rasyid ada aset Pemkab Tangerang yang akan diikutkan dalam sertifikasi PTSL ini.

"Ada yang ikut bagian dari 70 ribu bidang, 98 bidang hari ini kami terima Sertifikasi hak pakai dari BPN,"kata Maesyal

Kepala Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Eliyah mengatakan di desanya ada 1250 perkiraan bidang yang belum terdaftar.

"Diukur seluruhnya nanti sekitar 1250 bidang yang belum terdaftar diikutkan PTSL,"kata Eliyah.

Eliyah juga mengatakan sesuai aturan nanti masyarakat hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu untuk penyiapan dokumen, kegiatan operasional petugas desa, "termasuk pengadaan patok dan materai,"kata Eliyah ditemui disela sosialiasi PTSL.

Pemberian sertifikat PTSL ini selain digratiskan dengan biaya APBN ini berlaku bagi seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat tidak bersengketa kecuali milik badan hukum swasta.

Tahun 2017 BPN Kabupaten Tangerang berhasil memberikan 40 ribu bidang tanah bersertifikat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.


Kasus TPPU Andhi Pramono, KPK Sita Lahan di Kabupaten Banyuasin

25 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 31 Maret 2024. Andhi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sebesar Rp.58,9 miliar terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus TPPU Andhi Pramono, KPK Sita Lahan di Kabupaten Banyuasin

KPK kembali menemukan dan menyita aset tanah seluas 2.597 meter persegi terkait Andhi Pramono di Banyuasin, Sumatera Selatan.


Gagalkan Perang Sarung, Polisi Tangkap 11 Remaja di Ciledug Tangerang

35 hari lalu

Ilustrasi barang bukti perang sarung. Dok. Humas Polri
Gagalkan Perang Sarung, Polisi Tangkap 11 Remaja di Ciledug Tangerang

Polsek Ciledug menangkap 11 remaja yang hendak perang sarung di Jalan Sukarela, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.


Tanah Pribadi di IKN Boleh Dijual

36 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tanah Pribadi di IKN Boleh Dijual

Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos menjelaskan, tanah yang boleh dijual ke pengusaha, investor, atau pihak lain yang berminat.


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

40 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Otorita IKN Klaim Tidak Ada Perampasan Tanah dan Penggusuran Warga

43 hari lalu

Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Klaim Tidak Ada Perampasan Tanah dan Penggusuran Warga

Penjelasan Otorita soal penggusuran dan perampasan tanah milik masyarakat yang tinggal di area Ibu Kota Nusantara (IKN).


Jokowi Minta Tanah IKN Dijual ke Investor, Berapa Harga per Meter?

43 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama para menteri dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menikmati malam di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres
Jokowi Minta Tanah IKN Dijual ke Investor, Berapa Harga per Meter?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta tanah di IKN dijual ke investor. Lantas berapa harga per meternya?


Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

44 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengeluarkan lima tuntutan atas pembangunan IKN yang mengambil hak tanah masyarakat adat dan lokal.


AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

49 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen

AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.


KPK Kembali Sita Aset yang Diduga Milik Andhi Pramono dalam Kasus TPPU

59 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Kembali Sita Aset yang Diduga Milik Andhi Pramono dalam Kasus TPPU

KPK menyita beberapa aset milik mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.