TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas konsep Masterplan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, termasuk industri dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Selasa, 6 Maret 2018. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi, kondisi infrastruktur, tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tersebut, dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari beberapa kementerian/lembaga terkait.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat, harus ada timeline yang jelas dalam masa transisi Free Trade Zone menjadi KEK di Batam ini. "Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, serta penyiapan SDM," kata Sri Mulyani.
Simak: Kawasan Industri di Batam Pasang Kawat Berduri
“Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam,di Kantor Kemenko Perekonomian.
Senada dengan Sri Mulyani, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. “Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, potensi industri, serta potensi pariwisatanya,” kata Darmin.
Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur di Pulau Batam, pihaknya optimis Batam bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Ada beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan dapat mengembangkan KEK Batam, seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.
Sementara mengenai prinsip transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam ini bersifat zonasi (enclave), tidak whole island. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai Kawasan Industri yang ada.
Darmin Nasution berharap, berbagai infrastruktur tersebut nantinya dapat menggaet lebih banyak investor dan perusahaan industri untuk menanamkan modal di Pulau Batam.
"Ini penting agar semakin banyak yang berminat menanamkan investasi di Pulau Batam," kata Darmin Nasution usai memimpin rapat koordinasi di kantornya.
