Wujudkan Infrastruktur Tangguh, PUPR Koordinasi dengan BMKG

Reporter:
Editor:

Martha Warta

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimujono menembus hujan lebat, meninjau proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 8 Februari 2018. Foto/Istimewa

    Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimujono menembus hujan lebat, meninjau proyek pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 8 Februari 2018. Foto/Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mewujudkan infrastruktur yang tangguh. “Indonesia merupakan wilayah yang rentan bencana, sehingga kita harus menyiapkan infrastruktur yang mampu merespon tantangan kebencanaan tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 5 Maret 2018.

    Menurutnya langkah pencegahan harus dikedepankan dibandingkan aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Basuki menuturkan, pengurangan risiko dititikberatkan pada saat sebelum terjadinya bencana.

    Baca:  Inilah Dampak Gempa Megathrust ke Bangunan Tinggi

    Selain itu Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad mengatakan, secara geografis, Indonesia terletak di tiga pertemuan lempeng tektonik. Posisi ini menjadikan Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga rawan bencana.

    Disamping itu juga terus dilakukan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal. "Kami juga menerapkan status kesiapsiagaan bencana, melakukan tindakan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB," ujar Adang.

    Strategi Kementerian PUPR telah mempertimbangkan berbagai parameter risiko bencana dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan hingga pengelolaannya.

    Dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur, desain sudah harus mendapatkan sertifikasi oleh Komisi yang beranggotakan para ahli. Misalnya untuk bendungan oleh Komisi Keamanan Bendungan (KKB), sementara untuk desain jembatan panjang dan terowongan jalan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKNTJ).

    Untuk mengantisipasi dan sekaligus merespon resiko terhadap banjir atau Rob, Kementerian PUPR telah membangun diantaranya Waduk Jati Gede Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Jawa Barat (Dry DAM) untuk merespon atas banjir di hilir Sungai Ciliwung, terutama Kota Jakarta, Pembangunan Tanggul Pantai Kali Baru di Jakarta, serta Pembangunan Tanggul Pantai di Kota Semarang. Mitigasi juga melibatkan masyarakat agar mereka bisa melakukan penanganan terhadap diri sendiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Setahun Pandemi Covid-19, Kelakar Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mahfud Md

    Berikut rangkuman sejumlah pernyataan para pejabat perihal Covid-19. Publik menafsirkan deretan ucapan itu sebagai ungkapan yang menganggap enteng.