TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan sub penyalur Bahan Bakar Minyak satu harga (BBM Satu Harga). Hal ini dilakukan untuk membantu SPBU menyalurkan BBM di daerah yang sulit dijangkau.
"Indonesia luas dan penduduk begitu banyak, kalau dipaksakan dengan SPBU tidak ada yang mau, maka kami munculkan sub penyalur," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.
Baca:Pemerintah Targetkan 73 Penyalur BBM Satu Harga Tahun Ini
Ifan mengatakan sub penyalur ini akan berbeda dari penyalur BBM satu harga. Sub penyalur ini, ujar dia, memiliki nilai investasi yang lebih murah sehingga akan menarik pengusaha lokal untuk berinvestasi. "Investasinya per sub penyalur cuma Rp 50 juta sampai Rp 100 juta lewat koperasi, Bumdes, nanti ada biaya angkut," katanya.
Ifan berujar biaya angkut untuk sub penyalur ditentukan oleh Bupati masing-masing daerah. Dia mengatakan nantinya bupati akan menentukan biaya angkut salah satunya dengan melihat mekanisme pasar. "Contohnya di Asmat ada biaya tambahan sekitar Rp 1.500 per liter untuk biaya angkut tadi," ucapnya.
Di sisi lain, BPH Migas menargetkan penyalur BBM satu harga akan lebih banyak dari tahun 2017 lalu. Ifan menyebutkan pada tahun ini BPH migas akan membangun 73 titik penyalur yang awalnya direncanakan 54 titik. "Setelah kami bertemu Pertamina dan swasta dinaikkan menjadi 73 titik. Pertamina 67 titik, dan swasta 6 titik," katanya.
Menurut Ifan, BPH Migas menargetkan pada tahun 2019 akan ada 170 titik penyalur BBM satu harga. Angka tersebut, kata dia, merupakan jumlah titik penyalur yang telah diresmikan sebelumnya sampai yang akan ada nanti. "Nanti sampai 2019 ada sekitar 170. Pertamina 160 titik dan AKR ada 10 titik," ucapnya.
Ifan berujar titik penyalur BBM satu harga akan diprioritaskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Antara lain seperti di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan. "Ini sudah ada satu yang siap diresmikan di Nunukan," tuturnya.
Ifan menambahkan saat ini titik penyalur BBM Satu Harga untuk tahun 2018 tengah berjalan. Dia mengatakan BPH Migas akan terus memantau perkembangan tiap titik sampai bisa diresmikan. "Masih kami pantau, mulai dari izin pemda, pematangan lahan, infrastrukturnya, sampai nanti kalibrasi dan lainnya. Kalau sudah oke semua baru diresmikan," tuturnya.