Sri Mulyani Menteri Terbaik, Jokowi: Makro Ekonomi RI On Track

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo, berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) membanggakan Indonesia. Selain itu, penghargaan ini secara tidak langsung menunjukkan perekonomian Indonesia berjalan tepat pada jalurnya.

    "Seluruh masyarakat bangga dan sadar pemilihan itu menunjukkan bahwa manajemen ekonomi makro kita, pengelolaan fiskal, pengelolaan APBN pada posisi yang tracknya benar, hati-hati, dan sangat efektif," katanya di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.

    Baca: Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Terbaik, Ini Reaksi Netizen

    Menurut Jokowi, penghargaan itu bentuk pengakuan dunia kepada Sri Mulyani. "Pengakuannya berdasarkan analisa panjang dari sebuah lembaga yang memiliki reputasi dunia sangat baik," kata dia.

    Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai menteri terbaik pada acara World Government Summit (WGS) di Dubai, Uni Emirat Arab, kemarin. Penghargaan diserahkan langsung oleh erdana Menteri Dubai yang juga Wakil Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

    Karir Sri Mulyani di bidang perekonomian terbilang moncer. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Juni 2010, Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan itu kemudian ia tanggalkan saat diminta Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan pada Juli 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.