"

Jokowi Bagikan Kartu PKH di Dharmasraya: Jangan untuk Beli Rokok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan para pekerja saat meninjau Kegiatan Program Padat Karta di Dharmasraya dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, 7 Februari 2018. Dalam kunjungan itu, Jokowi juga menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Bola Kecamatan Sitiung. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan para pekerja saat meninjau Kegiatan Program Padat Karta di Dharmasraya dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, 7 Februari 2018. Dalam kunjungan itu, Jokowi juga menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Bola Kecamatan Sitiung. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan tiga ribu kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu, 7 Februari 2018. Saat membagikan kartu, Jokowi mengingatkan penerima agar bantuan PKH tak digunakan untuk membeli rokok.

"Tidak boleh, tapi suami diberi tahu. Pak, dana PKH ini untuk gizi anak, sekolah anak. Tidak boleh buat membeli rokok," ujar Jokowi, seperti dilansir dari keterangan tertulis.

Jokowi mengatakan bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak, mulai asupan gizi hingga perlengkapan sekolah. Pemegang kartu PKH akan mendapat Rp 1,89 juta selama setahun. Dana tersebut dapat diambil sebanyak empat kali melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Selain menyerahkan kartu PKH, Jokowi menyerahkan KIP kepada 1.247 siswa. Mereka terdiri atas 374 siswa sekolah dasar, 374 siswa sekolah menengah pertama, 187 siswa sekolah menengah atas, 187 siswa sekolah menengah kejuruan, dan 125 peserta program kesetaraan.

Bantuan yang diberikan dalam KIP untuk siswa SD sebesar Rp 450 ribu dan siswa SMP Rp 750 ribu. Sedangkan siswa SMA/SMK serta kesetaraan mendapat Rp 1 juta untuk jangka waktu satu tahun.

Untuk dana KIP, Jokowi berpesan agar tak digunakan untuk keperluan di luar kebutuhan sekolah. “Dana yang ada di sini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, beli buku, tas, sepatu. Untuk beli pulsa, boleh? Tidak boleh,” tutur Presiden.

Pembagian PKH dan KIP ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Sumatera Barat selama tiga hari, sejak Rabu, 7 Februari, hingga Jumat, 9 Februari. Jokowi ditemani Ibu Negara, Iriana, dalam lawatan kali ini.

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi pertama yang dia kunjungi. Setibanya di sana, Jokowi langsung meninjau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.

Di lokasi ini, Jokowi melihat langsung padat karya tunai yang membangun saluran tersier 654 meter dengan biaya Rp 225 juta dan jumlah pekerja 110 orang, yang akan dikerjakan selama 90 hari. Terdapat juga padat karya tunai yang membangun jalan produksi sepanjang 1,5 kilometer dengan biaya Rp 600 juta dan melibatkan 50 pekerja selama dua bulan.

Padat karya tunai lainnya adalah perbaikan rumah tidak layak huni melalui skema Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Sebanyak 32 rumah telah diperbaiki dengan masing-masing besarnya anggaran Rp 15 juta.

Jokowi juga sempat meninjau pembangunan embung desa di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Embung desa tersebut tengah dibangun untuk menambah kapasitas dengan dana pembangunan mencapai Rp 810 juta. Nantinya, embung ini bervolume 15.625 meter kubik.

Pembangunan embung desa ini merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pembangunan yang sudah dimulai dua minggu lalu itu ditargetkan berlangsung selama 90 hari kerja dan melibatkan 50 pekerja.

Pada sore harinya, Jokowi memberikan sertifikat tanah. Saat ini baru 700 ribu sertifikat yang telah dibagikan dari total 1,7 juta sertifikat yang harus segera diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatera Barat. Dia menargetkan seluruh jengkal tanah di provinsi tersebut sudah bersertifikat pada 2023.

Di hari kedua kunjungannya, Jokowi dan rombongan dijadwalkan mengunjungi tiga tempat di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Tanah Datar. Di sana dia akan kembali membagikan PKH, KIP, bantuan sosial, serta sertifikat tanah.








Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

12 menit lalu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.
Kemendagri Bakal Terbitkan Surat Edaran Larangan Buka Puasa Bersama Hari Ini

Kemendagri hari ini akan mengeluarkan surat edaran larangan buka puasa bersama bagi para ASN dan pejabat pemerintah di daerah.


PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

48 menit lalu

Ilustrasi Buka Puasa. shutterstock.com
PBNU Minta Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Dilakukan Secara Total

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi arahan Jokowi soal larangan pejabat gelar buka puasa bersama sebaiknya tak diterapkan secara total. Bagaimana baiknya?


Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

3 jam lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

4 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan meneruskan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat di Pemprov DKI. Agar masyarakat tetap sehat.


Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

4 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melarang pejabat di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sesuai arahan Presiden Jokowi.


Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Salah satu agenda dalam Rapimnas tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden atau capres yang bakal diusung oleh PKS dalam Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

PKS menyebut arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah mengesankan kurang ramah terhadap umat Islam.


Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

6 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

Arahan Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama disebut MenPAN RB hanya berlaku untuk ASN


Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

7 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

BEM UI unggah meme Puan Maharani berbadan tikus untuk protes soal pengesahan Perpu Cipta Kerja. Istana pun menyebut BEM UI mirip LSM.