"

BPS: Pertumbuhan Ekonomi NTB 2017 Hanya 0,11 Persen

Pemandangan dari puncak bukit Pulau Kenawa, NTB. Tempo/Francisca Christy Rosana
Pemandangan dari puncak bukit Pulau Kenawa, NTB. Tempo/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Mataram - Selama 2017, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 0,11 persen. Angka capaian tersebut sangat jauh di bawah targetnya, yakni di atas 5 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan, yaitu sebesar 9,98 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga ( LNPRT) dengan 6,14 persen.

Baca: BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,07 Persen 

Kepala BPS Provinsi NTB Endang Tri Wahyuningsih mengemukakan pertumbuhan ekonomi NTB 2017 tersebut di kantornya pada Senin siang, 5 Februari 2018. Menurut dia, perekonomian Provinsi NTB berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan keempat 2017 mencapai Rp 31,19 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,26 triliun.

''Sehingga PDRB tahun 2017 menjadi Rp 123,9 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 94,6 triliun atas dasar harga konstan,'' katanya.

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2017 dibanding periode yang sama tahun 2016 tumbuh sebesar 0,58 persen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 12,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh 21,47 persen.

Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2017 dibanding triwulan ketiga 2017 mengalami kontraksi sebesar -11,28 persen, di mana lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi hingga -26,59 persen. Adapun dari sisi pengeluaran pada komponen ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar -37,00 persen.

Pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV 2017 tanpa pertambangan bijih logam secara kumulatif tumbuh 7,10 persen, per tahun tumbuh 8,30 persen, dan secara kuartal tumbuh -6,06 persen.




Berita Selanjutnya





Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

18 jam lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
Perizinan Potongan Upah 25 Persen Disebut Legalisasi Penurunan Kesejahteraan Buruh

Penerbitan izin pemotongan 25 persen upah buruh oleh Menaker dianggap telah melegalisasi penurunan kesejahteraan buruh, mengapa?


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

18 jam lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


BI: Peserta BI FAST Bertambah 16 Bank dan Lembaga Nonbank

1 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Peningkatan tingkat inflasi ini terutama didorong oleh peningkatan baik harga energi dan harga pangan. Yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. TEMPO/Tony Hartawan
BI: Peserta BI FAST Bertambah 16 Bank dan Lembaga Nonbank

BI menyebutkan peserta BI Fast bertambah sebanyak 16 bank dan lembaga nonbank, sehingga jumlah keseluruhan hingga kini menjadi 122 peserta.


Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

1 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Soal Impor Pakaian Bekas, Teten: Bisa Menggangu Pendapatan Negara

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia bisa menganggu pendapatan negara. Pasalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.


OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

3 hari lalu

Kepadatan kendaraan melintasi ruas jalan ibu kota kawasan Semanggi, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 4,8 persen. Ini dinilai cukup solid, meski melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar  5,2  persen. Tempo/Tony Hartawan
OECD Sebut Pemulihan Ekonomi Dunia Rapuh, Apa Saja Penyebabnya?

OECD menyatakan saat ini dunia berada di tengah-tengah pemulihan ekonomi yang rapuh akibat dampak pandemi Covid-19. Apa lagi pemicunya?


Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Kebijakan Pemerintah

4 hari lalu

Menko Airlangga Ungkap Sejumlah Kebijakan Pemerintah

Indonesia diperkirakan kembali menghadapi tahun yang berat pada tahun 2023.


Bank Indonesia Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Tetap Kuat, Ini Alasan Perry Warjiyo

4 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Tetap Kuat, Ini Alasan Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 akan tetap kuat karena sejumlah faktor.


Chatib Basri Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Paling Baik di ASEAN, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Chatib Basri Sebut Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Paling Baik di ASEAN, Apa Alasannya?

Mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan potensi pertumbuhan ekonomi RI paling baik di Asean.


BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

5 hari lalu

Kapal pengangkut peti kemas bersiap untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.  Sementara itu, angka ekspor di kuartal II naik 31,8 persen. Tempo/Tony Hartawan
BPS Umumkan Ekspor per Februari 2023 Turun jadi USD 21,4 Miliar, Apa Saja Pemicunya?

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia per Februari 2023 mencapai US$ 21,4 miliar atau turun ketimbang sebulan sebelumnya.


Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

5 hari lalu

Truk pengangkut sejumlah mobil Kijang Innova Zenix terparkir di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 21 Februari 2023. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi Kijang Innova Zenix produksi dalam negeri. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Neraca Perdagangan Indonesia Kembali Surplus US$ 5,48 Miliar, BPS: Surplus 34 Bulan Berturut-turut

BPS menyebutkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus sebesar US$ 5,48 miliar.