Kemendag Revisi Target Pertumbuhan Ekspor 2018 Jadi 11 Persen

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2017 turun dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2017 turun dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menargetkan pertumbuhan ekspor tahun 2018 sebesar 11 persen. Sebelumnya target tersebut direvisi karena awalnya ia sempat menetapkan target ekspor sebesar 5-7 persen. Hal itu ia utarakan dalam penutupan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018.

    "Untuk 2018 ini, target pertumbuhan ekspor hasil kesepakatan adalah 11 persen," kata Enggar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2018. Sedangkan, di 2017 kemarin realisasi pertumbuhan ekspor adalah 16,2 persen dari target 5,6 persen.

    Simak: Produk E-Commerce RI Sulit Tembus Pasar Ekspor

    Target awal 5-7 persen itu didapat dari asumsi perhitungan makro ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2018. Namun, revisi dilakukan setelah mendapatkan berbagai kementerian/lembaga mengusulkan saran untuk peningkatan ekspor.

    Menurut Enggar, ukuran pencapaian menentukan kebijakan pemerintah. “Hal yang akan diubah adalah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri bakal disesuaikan jika menghambat perdagangan luar negeri,” kata dia.

    Di tahun ini juga, ia menargetkan perundingan dagang yang bakal segera diselesaikan adalah dengan Australia, European Free Trade Association (EFTA), Iran, Uni Eropa, dan Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP). Sementara, perjanjian dagang yang diusulkan untuk difinalisasi adalah dengan Turki, Peru, Nigeria, Mozambique, Kenya, Morocco, Afrika Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Eurasia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.