Pemerintah Ingin Koperasi Ikut Investasi di Proyek Infrastruktur

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial pembangunan proyek jalur layang MRT di Kawasan Fatmawati, Jakarta, 2 Januari 2018. Menurut data PT MRT Jakarta, proyek pembangunan infrastruktur MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 90 persen. ANTARA

    Foto aerial pembangunan proyek jalur layang MRT di Kawasan Fatmawati, Jakarta, 2 Januari 2018. Menurut data PT MRT Jakarta, proyek pembangunan infrastruktur MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI mencapai 90 persen. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendorong koperasi ikut menjadi investor dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur dinilai potensial dibiayai oleh koperasi, seperti jalan tol dan proyek di sektor energi.

    “Penggunaan jalan tol sangat besar dan captive market-nya ada, belum lagi proyek listrik dan gas. Bayangkan jika koperasi ikut menguasai,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo, di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

    Simak: 3 Tahun Jokowi-JK: Pontang-Panting Infrastruktur

    Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam Rapat Anggota Program (RAP) Induk Koperasi Unit Desa di Jakarta, kemarin. Rapat tersebut dihadiri Ketua Induk KUD Herman Yosef Loli Wutun, Wakil Ketua Umum Dekopin Mohamad Sukri, Dewan Penasihat The Nature Conservancy Indonesia H.S Dillon, serta para investor dari Jepang, Malaysia, Thailand, dan Taiwan.

    Sebelumnya, kata Agus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga telah mendorong agar koperasi bisa ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur pemerintah. Berdasarkan data, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun selama 2015-2019. Namun sumber investasi APBN dan APBD hanya mampu membiayai 41,3 persen dari total biaya tersebut.

    Agus meyakini investasi di sektor infrastruktur sangat menguntungkan. Menurut dia, koperasi mampu terlibat mendanai proyek infrastruktur dengan aktif menjalin kerja sama dengan berbagai investor. “Ini merupakan salah satu wujud yang diharapkan dari pengembangan koperasi dalam Reformasi Total Koperasi,” katanya.

    Upaya untuk melibatkan koperasi dalam pembiayaan infrastruktur memang dimulai sejak tahun lalu. Meski kontribusi koperasi dalam produk domestik bruto (PDB) baru sekitar 3,99 persen, seiring dengan reformasi koperasi, kontribusinya diyakini akan terus meningkat.

    Pada Juli 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Koperasi dan UKM ikut memberikan penghargaan kepada sejumlah koperasi yang berkontribusi dalam pembangunan. Dari sejumlah kriteria, dua koperasi diberi penghargaan dalam kategori koperasi membangun infrastruktur. Keduanya adalah Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) DKI Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.