TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edhy Prabowo meminta pemerintah membuka data persediaan beras di Indonesia selain di sawah dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) secara transparan.
Gudang-gudang yang mengimpor beras, kata dia, juga harus diperiksa. “Kami ingin jaga kebutuhan masyarakat,” ucapnya saat dihubungi pada Minggu, 14 Januari 2018. Setelah itu, dia melanjutkan, barulah mekanisme tata kelola diperbaiki.
Simak: Impor Beras, Anggota DPR: Ada Permainan Mafia?
Selain itu, ia meminta pemerintah mencari tahu siapa yang mengendalikan harga beras di pasaran. Hal tersebut sebagai langkah awal solusi guna mengembalikan harga beras seperti sediakala sesuai dengan harga eceran tertinggi atau harga yang ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik, seperti Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya adalah sejumlah kelompok tani ingin menjual beras produksi mereka dengan harga premium. Alhasil, pasokan beras medium di pasaran pun menjadi berkurang meski produksinya mencukupi.
Guna menstabilkan harga, pemerintah tetap berencana mengimpor beras. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya pada Februari-Maret.
Edhy pun mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyatakan stok beras pemerintah di Perum Bulog saat ini masih aman. Cadangan stok beras di Bulog diklaim masih mencapai satu juta ton.
“Bukan berarti anti-impor lho, ya. Namun harus dilihat sepenting apa impor itu harus dilakukan,” tutur Edhy.
