TEMPO.CO, Semarang -Guru Besar Universitas Diponegoro, Muliaman Hadad menilai pemerintah harus menempuh segala upaya untuk mencapai target pajak. Tahun 2017, target pajak di Indonesia tidak tutup hanya mencapai angka Rp 1.151,5 triliun atau 89,4 persen dari target pajak.
"Banyak hal mempengaruhi pendapatan pajak. Terutama situasi ekonomi global yang mempengaruhi harga komoditi, dan ekspor andalan. Kalau situasi global sudah kondusif, didukung dengan inisiatif domestik terutama untuk mengintensifkan dan sosialisasikan kebijakan perpajakan, keinginan untuk mencapai target akan lebih bagus," ungkap bekas Deputi Gubernur BI tersebut di Rektorat Undip, Jumat 12 Januari 2018.
Baca: Pensiun dari OJK, Muliaman Hadad Kini Bisa Tersenyum Lepas
Muliaman menilai sejauh ini pemerintah sudah cukup prerogratif dalam menentukan kebijakan pajak. Cara edukasi dan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan baru untuk meluruskan statemen yang disalahartikan.
"Semua usaha harus ditempuh. Intensifikasi terutama bagi yang sudah ada. Rasio terhadap total warga yang wajib membayar pajak masih kecil. Esktensifikasi juga harus dilaksanakan," ucap Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu.
Persoalan harga Indonesia Crude Price (ICP) yang terus melonjak dari US$59,34 perbarel menjadi US$60,9 perbarel, atau naik 2,6 persen, harus diteliti lebih lanjut.
"Tidak sesederhana itu menilai kenaikan ICP akan menguntungkan negara. Karena ada 2 sisi. Kita juga produsen (minyak). Kiri kanan saling melengkapi. Dihitung secara hati-hati dampaknya," ujar Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu.
Muliaman Hadad menyarankan agar Bank Indonesia melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sisi pengeluaran dan penerimaan dari kenaikan ICP. "Diteliti lebih lanjut. Dilihat secara dekat, karena dua aspek kena. Dampak net-nya seperti apa harus diteliti lagi," tandasnya.
