Jokowi dan JK Tak Puas Investasi Asing Hanya Tumbuh 10 Persen

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Paket Kebijakan Ekonomi Dorong Investasi Asing

    Paket Kebijakan Ekonomi Dorong Investasi Asing

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut masih tidak puas dengan angka pertumbuhan penanaman modal asing di Indonesia yang masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Thomas Tri Kasih Lembong usai pertemuannya di Istana Kepresidenan kemarin.

    Tom Lembong menyebutkan penanaman modal asing di Indonesia pada 2017 tumbuh 10 persen, tetapi negara tetangga bisa naik 30 persen hingga 40 persen. "Jadi ini memang yang tidak bisa diterima Presiden dan Wapres. Kita harus bisa bersaing," kata Lembong di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 5 Januari 2018.

    Baca: Tahun Politik, Jababeka Group: Industri Gak Perlu Wait and See

    Lebih jauh Tom menjelaskan target BKPM pada tahun ini adalah berusaha mempertahankan momentum yang sedang baik ini. Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) juga akan ditingkatkan dari posisi 72 menjadi 40.

    Namun, kata Tom, upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara seketika. Ia menyebutkan, dibutuhkan peningkatan kualitas 10 komponen kemudahan berusaha mulai dari sambungan listrik, kemudahan izin bangunan, sistem peradilan, hingga digitalisasi berbagai sistem pendukung.

    Kendati demikian, tahun ini Presiden menginginkan adanya kualitas investasi bukan hanya kuantitas. Terlebih, masyarakat cenderung membutuhkan lapangan kerja, penghasilan yang lebih tinggi, maupun nilai tambah suatu pekerjaan.

    Kepala Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono, sebelumnya memperkirakan tahun 2018 yang disebut-sebut sebagai tahun politik tak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja industri nasional. Geliat industri, menurut dia, bakal berjalan seperti biasa.

    "Kami gak pernah mikirin politik," kata Setyono, di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2018. "Seperti kata Presiden Jokowi juga, gak perlu wait and see di tahun 2018 ini."

    BISNIS | FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.