TEMPO.CO, Bandung - Maskapai Garuda Indonesia memberikan keistimewaan khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Jawa Barat. Selain diskon tiket pesawat, PNS dan anggota keluarganya berhak menggunakan fasilitas check-in khusus untuk pelanggan korporat Garuda.
“Kami punya di beberapa airport, seperti di Jakarta, Denpasar, Singapura, dan Bangkok itu ada check-in counter khusus untuk pelanggan korporasi, termasuk untuk Pemprov Jabar juga,” kata General Manager Kantor Cabang Bandung PT Garuda Indonesia (Persero) Erina Damayanti di Bandung, Kamis, 7 Desember 2017.
Adapun diskon, kata Erina, sebagai bentuk dukungan Garuda kepada pemerintah agar pengelolaan anggaran perjalanan dinasnya lebih efisien. “Selama ini memang pemerintah sudah ada bentuk sinergi menggunakan penerbangan flight-carrier yang diberikan untuk men-support agar perjalanan dinas bisa terkelola efisien. Untuk membantu pemerintah mengelola anggaran perjalanan lebih efisien dengan diskon khusus itu,” kata dia.
Pemberian diskon khusus ini diikat dalam perjanjian kerja sama antara PT Garuda Indonesia (Persero) dan pemerintah Jawa Barat yang diteken hari ini, dan berlaku hingga akhir 2018. Besaran diskon 13-21 persen. “Diskonnya kalau (rute) internasional sampai 21 persen, kalau domestik sampai 13 persen,” kata dia.
Menurut Erina, diskon itu juga berlaku untuk keluarga inti PNS pemerintah provinsi Jawa Barat. “Dan untuk keluarganya, dalam hal ini keluarga inti, istri dan anak, itu kalau bepergian berhak mendapat fasilitas diskon dari Garuda,” kata dia.
Baca: Hingga 2018, PNS Jawa Barat Dapat Diskon Khusus Garuda Indonesia
“Kerja sama dengan Garuda dalam rangka efisiensi dan efektivitas perjalanan dinas. Aturan dari LKPP dan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimungkinkan untuk kerja sama dengan badan usaha milik negara, dalam hal ini Garuda,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Kamis, 7 Desember 2017.
Iwa mengatakan, dengan kerja sama pemberian diskon untuk pembelian tiket perjalanan dinas dan non-dinas PNS Jawa Barat tersebut, pengelolaan anggaran perjalanan dinas diklaimnya bisa lebih efisien. Dengan pemberian diskon itu, standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dikoreksi mengikuti diskon tersebut.
“Kerja sama ini mulai tahun 2018. Ini sebetulnya bagian dari proses aliansi strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BUMN,” kata Iwa, yang juga seorang PNS.
