TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga saat ini telah menyalurkan alat tangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 4.126 paket. Adapun target distribusi tahun 2017 adalah 7.255 paket. Alat tangkap itu dibagikan sebagai pengganti alat tangkap yang merusak lingkungan, misalnya cantrang, trawl, atau pukat hela.
"Target akhir 2017 adalah 7.255 paket berdasarkan hasil verifikasi usulan daerah untuk bantuan alat penangkap ikan pada kapal di bawah 10 GT di sembilan provinsi," ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di kantornya, Senin, 20 November 2017. Sjarief berujar bakal mengejar targetnya itu hingga Desember 2017.
Simak: Ini Alat Tangkap Ikan Berbahaya dan Merusak
Jika dihitung sejak tahun 2015, maka total bantuan API ramah lingkungan sampai tahun 2017 mencapal 5.892 paket. Bila target tercapai secara keseluruhan, maka jumlah alat penangkap yang dibagikan hingga akhir tahun bisa mencapai 9.021 paket.
Bantuan tersebut berupa gillnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline, dan pancing tonda. Kata Sjarief, anggaran yang digelontorkan sepanjang periode 2015 hingga 2017 adalah sebesar sekitar Rp 250 miliar dengan anggaran 2017 sebesar Rp 160 miliar.
Sjarief berujar jenis bantuan API ramah lingkungan ini disesuaikan dengan target penangkapan lkan. Ikan pelagis dengan gillnet dan bubu Iipat ikan, udang atau kepiting menggunakan trammel net dan bubu rajungan, sedangkan ikan dasar menggunakan rawai dasar, rawai hanyut atau handline.
Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan itu, kata dia, adalah nelayan dengan kapal di bawah 1O Gross Tonnage (GT) Selain itu juga wajib memiliki kartu nelayan dan tergabung dalam koperasi nelayan.
“Tim pengadaan bantuan API ramah lingkungan ini telah melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan dari usulan daerah. Verifikasi luga melibatkan perguruan tinggi dan Balai Besar Penangkapan lkan (BBPI) Semarang. Klta harapkan benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran." kata dia.
Sjarief mengatakan bantuan APl ramah lingkungan ini sejalan dengan pilar kesejahteraan KKP DJPT terus berkomitmen untuk membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya. Bantuan ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh nelayan untuk menangkap ikan yang semakin berlimpah karena kebijakan dan tindakan nyata KKP dalam memberantas illegal, unregulated dan unreported (lUU) fishing.
Lebih lanjut, kata dia, dalam dua bulan terakhir penyerahan bantuan API ramah lmgkungan telah dilaksanakan di berbagai daerah serta mendapat respon yang positif dari nelayan. Penyerahan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daera, DPR atau DPRD dan asosiasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Dia menyatakan dalam prosesi penyerahan bantuan alat tangkap, pemerintah telah melakukan dialog dengan nelayan. "Klta terus mendengarkan apa kemauan nelayan, sosialisasi dan fasilltasi terus kami lakukan agar nelayan benar-benar dapat mengoptimalkan bantuan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya ikan Indonesa yang kian melimpah,“ kata dia.
CAESAR AKBAR