TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memastikan kondisi keuangan perusahaan setrum negara ini dalam kondisi aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pernyataan Sofyan merespons pemberitaan soal surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Mengenai debt service coverage ratio atau DSR PLN, Sofyan mengatakan hal tersebut biasa dalam dunia korporasi, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. "Saya juga kaget kenapa orang kaget. Karena sebetulnya tidak ada yang perlu dikagetkan," kata Sofyan seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu, 27 September 2017.
Baca: 5 Poin Isi Surat Sri Mulyani kepada Menteri ESDM dan BUMN
Surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang diduga bocor ke publik, itu di antaranya berisi permintaan agar merevisi proyek pembangunan tenaga listrik 35 ribu megawatt (MW) yang dilakukan PLN. PLN dinilai berpotensi gagal memenuhi target lantaran kondisi keuangan perseroan semakin memburuk.
Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 tertanggal 19 September 2017 itu disebutkan kinerja keuangan PLN terus menurun seiring dengan membengkaknya kewajiban korporasi memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Ongkos tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan kas bersih operasi.
Lebih jauh, Sofyan menyebut hal yang sangat biasa jika pemberi pinjaman kadang mewajibkan debitor harus memiliki angka DSR tertentu, misalnya 1,5 kali. "Jadi kenapa DSR 1,5 kali, kita punya kewajiban cicilan sama bunga harus didukung oleh 1,5 kali revenue (pendapatan)," tuturnya.
Saat ini PLN mempunyai plafon Rp 30 triliun pinjaman yang setiap saat dapat digunakan, termasuk untuk membayar utang. Sofyan mengatakan PLN juga punya subsidi tagihan tahun tertunda sekitar Rp 18 triliun dan tahun ini Rp 51 triliun.
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, utang PLN selama tiga tahun ini sebanyak Rp 58 triliun, tapi investasi yang didapat PLN untuk periode yang sama Rp 145 triliun. "Semua utang PLN dibayar on time, enggak ada yang ditunda," ucapnya.
PLN, menurut Sarwono, sudah merencanakan pembayaran utangnya tidak hanya tahun depan, tapi hingga tiga puluh tahun ke depan. "Jadi begitu kami punya utang, jatuh temponya kapan, bunganya kapan, kami punya likuiditas rescue, kami jaga. Jadi kekhawatiran gagal bayar itu tidak ada."
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dalam menanggapi surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut, mengatakan kondisi keuangan PLN aman terkendali. "Kalau kondisi keuangan PLN itu menuju lampu kuning, saya kira Menteri BUMN dan saya akan melaporkan ke Presiden dan Menteri Keuangan," katanya.
