Menteri Keuangan Sri Mulyani Akan Petakan Wilayah Rawan Suap
Reporter
Editor
Kamis, 14 September 2017 19:19 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan memetakan wilayah mana saja yang rawan dengan penyalahgunaan, seperti misalnya penyuapan. Pemetaan dilakukan kepada seluruh direktorat yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Hal itu untuk merespon kasus penyuapan penjualan faktur pajak.
Menurut Sri Mulyani, tidak saja wilayah yang rawan tapi juga akan memetakan pola atau bagaimana proses bekerjanya penyalahgunaan wewenang. "Mungkin bukan masalah daerah rawan, ada saja pelaku rawan," kata dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.
Kejaksaan Agung menahan tersangka AP, seorang pegawai pajak KPP Madya Gambir dan JJ mantan pegawai pajak KPP Madya Jakarta Selatan. Keduanya terjerat kasus dugaan penerimaan suap penjualan faktur pajak sebesar Rp 14 miliar. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.
Kejaksaan menahan AP selama 20 hari ke depan, yakni 11-30 September. Ia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka di Kejagung pada Senin kemarin. Kejaksaan menahan AP karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti atau menghilangkannya.
Sri Mulyani menyatakan kecewa dengan tindakan AP. Direktorat Jenderal Pajak, kata dia, sudah menonaktifkan AP. "Saya kecewa sekali karena sedang reformasi ada saja yang begitu," ucapnya.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
2 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
