TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengantongi Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 48,187 Triliun. Nilai tersebut akan dialokasikan menjadi empat fokus prioritas program tahun 2018.

"Di antaranya meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, kapasitas sarana dan prasarana transportasi, kualitas layanan umum transportasi, menyelenggarakan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kemenhub," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Kamis, 7 September 2017.

Simak: Cara Kementerian Perhubungan Berantas Pungli

Menurut Budi, nilai tersebut, apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018, terdapat penurunan pagu sebesar Rp 298,507 Miliar yang bersumber dari Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada proyek Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line (PLN/AFD & PLN/Natixis) serta Engineering Services for Jakarta MRT East-West Line Project Phase I (PLN/JICA).

Apabila pagu anggaran itu dirinci menurut unit Eselon I, kata Budi, maka pembagiannya adalah Sekretariat Jenderal sebesar Rp 0,58 Triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 0,10 Triliun, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,58 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,6 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 9,14 Triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 17,29 Triliun, Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,52 Triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 0,14 Triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 0,2 Triliun

Budi berujar sejumlah target telah dipasang untuk masing-masing unit pada tahun 2018. Misalnya, kata dia, Ditjen Perhubungan Darat yang menargetkan pembangunan Bus Rapid Transit sebanyak 635 unit, pembangunan terminal tipe A sebanyak 16 lokasi, rehabilitasi atau peningkatan terminal tipe A sebanyak 40 lokasi, pembangunan kapal penyeberangan sebanyak 7 unit, dan pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 20 lokasi.

Sedangkan Ditjen Perhubungan Laut menargetkan peningkatan pelayanan kelancaran distribusi barang dan mobilitas manusia serta menunjang dan mengembangkan program tol laut. "Dengan pembangunan pelabuhan laut sebanyak 39 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 70 unit," kata Budi.

Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara memasang target pengembangan fasilitas penerbangan, antara lain perpanjangan runway, pembangunan terminal penumpang serta pembangunan delapan bandar udara baru.

Sementara Ditjen Perkeretaapian menargetkan pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, penyediaan pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, dan meningkatkan pembangunan angkutan perkotaan berbasis rel. “Ditjen Perkeretaapian menargetkan peningkatan jalan kereta api sepanjang 776,5 km’sp, peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api sepanjang 45 km dan pembangunan bangunan khusus sebanyak 1 unit,” kata Budi.

Selain soal infrastruktur, Budi juga memasang target terkait Sumber Daya Manusia melalui BPSDMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan) dengan melakukan revitalisasi SMA/SMK, memberikan beasiswa dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.

Tahun depan, BPSDMP menargetkan lulusan SDM transportasi darat sebanyak 8.405 orang, lulusan SDM transportasi laut sebanyak 523.450 orang, lulusan SDM transportasi udara sebanyak 10.708 orang, dan lulusan SDM transportasi aparatur sebanyak 9.047 orang.

Sebagai informasi, nilai total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp 48,187 Triliun tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017 awalnya sebesar Rp 46,1 Triliun dan setelah penghematan menjadi Rp. 44,64 Triliun. Sedangkan di 2016 Kemenhub memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 48,46 Triliun, setelah penghematan menjadi Rp 43,07 Triliun.

CAESAR AKBAR