INDEF: 39 Persen Utang Indonesia Dikuasai Asing

Reporter

Jumat, 25 Agustus 2017 23:00 WIB

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, mengkritisi pemerintah terkait utang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut dia, walaupun utang di bawah 30 persen dari produk domestik bruto, porsi kepemilikan investor asing cukup besar.


"Utang Indonesia itu 39 persen dikuasai asing," kata Bima dalam diskusi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Agustus 2017.

Baca: Sri Mulyani: Pemerintah Masih Nyicil Utang Warisan Krisis


Dengan dikuasainya utang oleh investor asing, menurut Bima, risiko keuangan harus dimitigasi dengan lebih ketat. "Ketika asing hijrah bersama-sama ketika ekonomi kurang bagus, aliran modal ke luar Indonesia bisa menyebabkan ekonomi kita terguncang," tuturnya.


Sementara negara lain seperti Jepang, Bima berujar, apabila utang mencapai 200 persen dari PDB tidak masalah. "Karena 70 persen kepemilikan utang oleh warga negara Jepang. Ketika kondisi Jepang memburuk dan surat utangnya dijual, uang masih beredar di Jepang," ujar Bima.

Simak: Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun


Politikus Partai NasDem, Johnny G. Plate, mengatakan agar masyarakat tidak perlu takut apabila pemerintah berutang. Saat ini, secara jumlah, utang Indonesia sekitar Rp 3.600 triliun atau 27-28 persen dari PDB. "Negara lain sekelas Indonesia rasio utangnya sekitar 60 persen," katanya.


Selain itu, menurut Johnny, utang digunakan untuk belanja yang produktif sehingga menghasilkan penerimaan baru yang digunakan untuk membayar pinjaman. "Prosesnya pun prudent. Kami percaya pemerintah memiliki tata kelola yang baik sehingga tidak perlu dikhawatirkan."


ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

9 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

23 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

24 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

25 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

43 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

56 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

56 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

57 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

57 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

57 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya