Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tampak hadir dalam acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018 dimulai. Senayan, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 201,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 untuk pos pertahanan, keamanan, dan demokrasi. Pos demokrasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Tahun 2018-2019 adalah tahun politik. Akan ada pilkada serentak di lebih dari 170 daerah dan pilpres serta pileg 2019. Semua persiapan dimulai pada 2018," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 21 Agustus 2017.
Untuk pertahanan, anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2018 akan digunakan untuk pencapaian minimum essential force (MEF) tahap 2. Selain itu, menurut Sri Mulyani, anggaran pertahanan juga akan digunakan untuk pengembangan industri pertahanan.
Di pos keamanan, kata Sri Mulyani, anggaran yang ditetapkan dalam RAPBN 2018 akan dipakai untuk pemeliharaan dan ketertiban. Anggaran keamanan juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelidikan ataupun penyidikan pidana oleh kepolisian.
"Anggaran ini juga termasuk untuk menjaga Indonesia dari suasana politik di dunia yang sedang mengalami eskalasi, apakah itu melawan narkoba, teroris, atau berbagai macam geopolitik. Anggaran Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNN, dan lain-lain begitu penting," ujar Sri Mulyani.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
