Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau rumah penampungan tahanan atau detention center Natuna yang dihuni oleh 63 anak buah kapal Vietnam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Cilacap - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan bunga pinjaman nelayan yang selama ini dipatok 6 persen dianggapnya memberatkan nelayan. Melalui kementeriannya, kata Susi, akan diturunkan menjadi dua persen yang disalurkan kepada Koperasi Unit Desa. Sehingga bunga yang dibayarkan kepada nelayan 4-5 persen.
“Keuangan inklusif dari pemerintah untuk membantu para pelaku bisnis mikro, nelayan, dan petani yang selama ini tidak bisa mengakses dana perbankan,” ujarnya di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Senin, 14 Agustus 2017. Kegiatan tersebut dalam rangka pendistribusian dana bergulir sebesar Rp 5 miliar yang diberikan kepada KUD Mino Saroyo.
Susi juga memastikan bahwa kredit tersebut juga diberikan tanpa jaminan. “Kami akan berikan kredit bergulir kepada nelayan tanpa jaminan. Bisa melalui BNI dan BRI menjadi ujung tombak karena jangkauannya jauh karena punya banyak cabang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Susi Pudjiastuti melakukan teleconference dengan empat menteri lainnya dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang berada di Jakarta Timur, Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bogor, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Cibubur, dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Bojonegoro. Kelima menteri melakukan perbincangan tentang sinergi kementerian dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui ekonomi inklusi.
Ketua KUD Mino Saroyo, Slamet Jayanto mengatakan jumlah anggota KUD Mino Saroyo mencapai 8.300 anggota. Dana bergulir KUD tersebut digunakan untuk membantu nelayan dan pedagang ikan sebanyak 1.400 anggota. Kepada LPMUKP dia mengusulkan bunga yang dibayarkan koperasi sebesar 2 persen, sedangkan bunga yang dibayarkan nelayan kepada koperasi maksimal 5 persen. “Kriteria utama ditujukan untuk anggota dengan taraf ekonomi ke bawah,” katanya.
Slamet menambahkan, oleh Susi, dia diminta untuk meningkatkan jumlah omset TPI PSSC dari Rp 75 miliar menjadi Rp 100 miliar. Bila target tersebut tercapai, kata Slamet, bantuan dana bergulir akan didapatnya pada 2018. “Agar omset membaik perlu dibenahi nelayan yang jarang melakukan bongkar muatan di TPI PSSC melainkan bisa di Pelabuhan Ratu dan Muara Baru,” ujarnya.
