Petugas menunjukkan garam milik PT Garam (persero) yang disegel di dalam gudang oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri di Gresik, Jawa Timur, 7 Juni 2017. Penyegelan gudang milik PT Garam (persero) diduga menyalahgunakan garam industri menjadi garam konsumsi untuk diperdagangkan. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Masalah kelangkaan garam, terutama garam konsumsi di pasaran sampai ke telinga Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Merespons hal tersebut, Jokowi langsung meminta keterangan dari bupati, wali kota, gubernur, serta kementerian yang saat ini mengurusi masalah kelangkaan garam.
"Suplainya memang agak turun. Saya akan cek langsung ke beberapa menteri dan badan usaha milik negara terkait seperti PT Garam," ujar Presiden Joko Widodo setelah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid, Kamis, 27 Juli 2017.
Sejumlah wilayah mengalami kelangkaan garam dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan tersebut membuat harga garam melonjak di berbagai daerah, baik untuk garam industri maupun garam konsumsi.
Sebagai contoh di Boyolali, harga garam konsumsi naik hingga tiga kali lipat. Harga garam dapur yang awalnya Rp 8.000 untuk 10 bungkus, pekan ini melonjak hingga Rp 23 ribu untuk 10 bungkus.
Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa pemerintah akan mencari solusinya. Ia berkata tak akan tinggal diam atas melonjaknya harga komoditas. "Kalau ada masalah pasokan, distribusi (yang mempengaruhi harga), itu akan kami selesaikan," ujar Jokowi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan hal senada. Pemerintah kini sedang mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan garam. Untuk solusi impor garam konsumsi, ia menyampaikan bahwa kementeriannya sedang membahas hal tersebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk garam industri, sudah tidak ada masalah.
Impor garam industri semula harus diikuti dengan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun bulan ini, aturan itu akan diubah. Rekomendasi impor garam industri menjadi wewenang Kementerian Perdagangan.
"Izin impor untuk industri sudah aman, tinggal menunggu secara permanen aturan Menteri KKP yang akan melepaskan wewenang pemberian rekomendasi kepada kami. Kalau garam konsumsi, tinggal menunggu dari KKP (rekomendasi)," ujar Enggar. Simak:Impor Garam Industri Tidak Lagi Butuh Rekomendasi KKP
Secara terpisah, Menteri Koordinator Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemberian rekomendasi untuk impor garam konsumsi saat ini masih berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun KKP tidak memberikan rekomendasi untuk garam industri.
"Kalau garam industri, Menteri Susi Pudjiastuti merasa tidak berurusan dengan itu," ujar Darmin. Darmin mengaku belum tahu berapa besar kuota garam impor konsumsi yang direncanakan. "Hal itu ditanyakan saja ke PT Garam (yang mengimpor garam konsumsi)," ujar Darmin mengakhiri.
