TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pagu indikatif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebesar Rp 7,32 triliun.

"Sasaran utama pembangunan KP 2018 adalah pertumbuhan PDB sebesar 11 persen," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di ruang rapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Baca: Perang di Twitter, Muncul Tagar Ganti Menteri Susi Pudjiastuti

Ketika ditanyakan mengapa ada penurunan anggaran dari pagu APBN 2017 sebesar Rp 2 triliun, Susi menjawab karena memang ada anggaran yang tak diperlukan tahun ini. "Masa cari-cari (alasan) untuk keluarkan uang negara," ujarnya.

Di dalam pagu indikatif KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki anggaran terbesar, yaitu Rp 1,28 triliun. Anggaran Direktorat Perikanan Budidaya sebesar Rp 944,86 miliar dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 785 miliar.

Pagu indikatif Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp 683,9 miliar, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp 813,4 miliar, serta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,7 triliun.

Lihat: DPR Usul Defisit Anggaran Diperlebar, Sri Mulyani Menjawab

Sedangkan pagu indikatif Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp 529,7 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 73,1 miliar, dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 423,5 miliar.

Susi menuturkan, target pertumbuhan PDB itu akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan menjadi sebesar 33,53 juta ton. Peningkatan produksi ini terdiri atas produksi perikanan tangkap sebesar 9,45 juta ton, perikanan budi daya 24,08 juta ton, dan garam nasional sebesar 4,1 juta ton.

Selain itu, KKP menargetkan nilai tukar nelayan sebesar 112, tingkat konsumsi ikan sebesar 50,65 kilogram per kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 8,53 miliar dan luas kawasan konservasi sebesar 19,3 juta hektare di tahun 2018.

DIKO OKTARA