Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik enam orang pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara tersebut berlangsung kemarin, Kamis, 6 Juli 2017, di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 ini sekaligus memberhentikan dengan hormat Endang Suhaedy dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
Dalam sambutannya, Susi memaparkan bahwa permintaan makanan laut (seafood) semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat turut meningkat. Ini dinilai berdampak pada ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah sebanyak lebih dari 30 persen seafood dunia merupakan hasil penangkapan ilegal (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF).
“Saya ingatkan, pengamanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing tidak pernah boleh berhenti dan tidak pernah boleh dianggap sambil lalu,” tutur Susi seperti diikutip dari siaran pers KKP, Jumat, 7 Juli 2017. Ia berharap pejabat eselon II yang dilantik pada hari ini mampu mengemban tugas-tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal, meningkatkan konsumsi ikan nasional, dan meningkatkan produktivitas budidaya.
Tak hanya itu, pada acara ini resmi dilantik dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Yuliadi sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Frits Penehas Lesnusa sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan.
Selain itu, Menteri Susi turut melantik empat orang pejabat eselon II Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu Bambang Suprakto sebagai Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Hari Eko Irianto sebagai Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Tukul Rameyo Adi sebagai Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta Bambang Susanto sebagai Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.
Susi menekankan agar para pejabat terlantik mampu menjalankan tugasnya secara transparan. Misalnya transparansi perizinan khususnya sertifikasi perizinan yang baik dan benar seperti tidak memberikan izin pada kapal-kapal nelayan milik asing perlu menjadi perhatian. Ia berharap jabatan yang diemban oleh keenam pejabat eselon II ini mampu menciptakan laut yang dapat menguntungkan semua pihak.
