Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2017 menurun lantaran seretnya belanja pemerintah. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan penyaluran gaji ke-13 pada bulan Juli sehingga tak masuk dalam belanja pemerintah kuartal kedua. "Gaji ke-13 yang dibayarkan di kuartal tiga dan kegiatan yang bergeser," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 5 Juli 2017.
Kendati demikian, Agus optimistis pertumbuhan ekonomi akhir tahun mampu mencapai 5-5,4 persen. Target ini setelah terkompensasi dari belanja pada kuartal tiga dan empat.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada APBN 2017 sebesar 5,1 persen. Mei lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan dapat meningkat hingga 5,3 persen pada rancangan APBN Perubahan 2017. Tumbuhnya perdagangan ekspor impor dan investasi menjadi penopang utama target tersebut.
Sri Mulyani mengatakan selain pertumbuhan ekonomi, terdapat sejumlah perubahan asumsi dalam Rancangan APBN Perubahan 2017. Beberapa tambahan belanja untuk membiayai perhelatan asian Games 2018, penyelenggaraan pilkada, dan program sertifikasi tanah diusulkan dalam rancangan perubahan.
Di lain sisi, Sri Mulyani berupaya menjaga defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto. Sri Mulyani mematok defisit melebar jadi 2,67 persen dari target 2,41 persen. "Dengan telah memperhitungkan kemungkinan dari kementerian dan lembaga membelanjakan seluruh anggarannya pada kisaran 95 persen," kata Sri Mulyani.
Pemerintah menghitung penerimaan pajak akan bergeser. Sementara belanja barang dikurangi, dan belanja modal dinaikkan. Perubahan ini juga telah memperhitungkan pelebaran subsidi bahan bakar minyak yang selama ini ditanggung PT Pertamina. Nilainya mencapai sekitar Rp 40 triliun. "Untuk semester kedua, kita akan melihat dari sisi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini dipakai oleh institusi seperti TNI yang belum terbayarkan," kata Sri Mulyani.
