TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan hari ini mengganti jajaran pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Seluruh pejabat yang dilantik berasal dari luar lingkungan SKK Migas.
Baca: SKK dan BPH Migas Akan Dihapus, Penggantinya Masih Berbentuk Draf
"Saya minta SKK Migas mempercepat prosedur perizinan hulu migas. Jangan sampai ada lagi yang datang ke saya bilang prosedurnya lama sekali," ujar Jonan di kantornya, Jumat, 26 Mei 2017.
Baca: Skema Gross Split, Kontraktor Migas Minta Kepastian Bagi Hasil
Jonan mengganti Wakil Kepala SKK Migas Zikrullah dengan Sukandar. Sebelumnya, Sukandar menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Lalu Sekretaris SKK Migas diganti dari Budi Agustyono menjadi Arief Setiawan Handoko yang sebelumnya menjabat vice president di ConocoPhillips, perusahaan migas asal Amerika Serikat.
Deputi Perencanaan SKK Migas juga berganti dari Gunawan Sutadiwiria menjadi Jafee Arizon Suardin. Sebelumnya, Jafee adalah tenaga ahli Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar. Lalu Fatar Yani Abdurrahman menggantikan Muliawan sebagai Deputi Pengendalian Operasi.
Fatar berlatar belakang eksekutif di perusahaan migas pelat merah Malaysia, Petronas. Terakhir, adalah Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis yang saat ini dipegang Muhammad Atok Urrahman, yang sebelumnya adalah staf ahli di Komisi Pengawas SKK Migas. Jabatan sebelumnya diisi oleh Rudianto Rimbono.
Jonan juga meminta SKK Migas memangkas biaya penggantian operasi (cost recovery) migas lantaran jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Dia menyayangkan peningkatan cost recovery yang tidak dibarengi penambahan produksi. "Saya dan Presiden (Jokowi) termasuk orang yang tidak mengerti mengapa cost recovery naik, produksi malah turun," katanya.
Dia juga melantik Komite Badan Pengatur Hilir Migas yang baru. Mereka adalah Fanshurullah Asa, Henry Ahmad, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Muhammas Ibnu Fajar, Jugi Prajogjo, Suryono Hadiwidjoyo, Ahmad Rizal, dan Marwansyah Lobo Balia. Jonan berharap BPH Migas membantu Kementerian Energi menurunkan harga gas, serta mengawal pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak satu harga.
Fanshurullah sekaligus didapuk menjadi Ketua BPH Migas menggantikan Andy Noorsaman Sommeng yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Fanshurullah dipilih berdasarkan keputusan Komisi VII DPR pada April lalu.
ROBBY IRFANY
Berita terkait
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas
23 Februari 2024
Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.
Baca SelengkapnyaPengeboran 849 Sumur hingga Akhir 2023, SKK Migas: Produksi Gas Meningkat 1,3 Persen
12 Desember 2023
SKK Migas mencatat peningkatan angka produksi minyak di tahun ini.
Baca SelengkapnyaKontrak yang Diteken di Forum Kapasitas Nasional III 2023 Jakarta Tembus Rp 20,2 T
26 November 2023
SKK Migas mengungkapkan total nilai kontrak antarperusahaan dalam negeri yang ditandatangani di Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) III 2023 Jakarta
Baca SelengkapnyaSKK Migas: Nilai Investasi Eksplorasi Minyak dan Gas Tahun Ini US$ 1,7 Miliar, Tertinggi sejak 2016
23 Januari 2023
SKK Migas akan melakukan eksplorasi minyak dan gas di 57 sumur dengan nilai investasi mencapai US$ 1,7 miliar. Tertinggi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaSKK Migas Targetkan Pengeboran 57 Sumur Eksplorasi, Bertambah 90 Persen
19 Januari 2023
SKK Migas menargetkan pengeboran sebanyak 57 sumur eksplorasi tajak pada 2023, meningkat 90 persen dibanding capaian tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPenyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar
3 Januari 2023
BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAirlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas
24 November 2022
Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas
23 November 2022
Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.
Baca SelengkapnyaKepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar
23 November 2022
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaEks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri
28 Oktober 2022
Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri
Baca Selengkapnya