TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja pegawai saat ini cukup mendominasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebutkan, di 131 kabupaten/kota, anggaran belanja pegawai melebihi 50 persen dari total alokasi belanja daerahnya.

Baca: Belanja Pegawai Tak Boleh Melebihi 50 Persen APBD

”Presiden sudah melihat ini, dan memang meminta kami, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan hal-hal yang bisa membuat pemerintah lebih berfokus pada APBD-nya,” ujar Sri Mulyani seusai Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.

Sri Mulyani mengatakan fokus APBD diharapkan dapat lebih optimal dalam pelayanan masyarakat dan program-program untuk pembangunan. Dari sisi neraca keuangan pemerintah pusat, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari anggaran belanja keseluruhan. “Sekitar seperempat anggaran kita digunakan untuk bayar gaji dan tunjangan para birokrat.”

Sri Mulyani menyatakan biaya tinggi yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja pegawai itu harus diimbangi dengan performa dan kinerja aparatur sipil negara yang optimal. “Pertanyaan masyarakat kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani dengan baik atau bahkan lebih baik. Lalu apa tidak ada cara yang lebih baik bagi pemerintah untuk membelanjakan APBN dan APBD,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan APBN dan APBD merupakan alat untuk mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, bukan untuk memuaskan birokrat. Salah satu cara untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran adalah memanfaatkan teknologi dalam desain belanja dan pendapatan negara.

Teknologi, kata Sri Mulyani, mampu memperbaiki kinerja birokrasi, khususnya dari sisi kecepatan, ketepatan, akuntabilitas, dan kredibilitas. Dicontohkan, Kementerian Keuangan dengan lebih dari 26 ribu satuan kerja menggunakan teknologi Modul Penerimaan Negara untuk melaksanakan APBN dan mengelola keuangan negara.

Modul itu digunakan untuk mencatat dan mengawasi ratusan ribu transaksi belanja yang dilakukan setiap hari dan terus meningkat setiap tahunnya. Sri Mulyani mengatakan, sebelum modul itu diluncurkan, transaksi diawasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di 181 kantor di seluruh Indonesia. “Dengan adanya MPN, dulu pekerjaan yang dilakukan 500 staf Kemenkeu di 181 KPPN sekarang hanya dilakukan oleh 25 staf di 1 KPPN.”

Sri berujar, pihaknya mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan bijak dan sesuai dengan prioritas pelayanan masyarakat. “Kemenkeu kerjanya tidak hanya untuk mengumpulkan uang terus simpan di bantal, enggak. Kemenkeu ingin uang bekerja untuk memberikan kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Baca: Sri Mulyani: Target Pertumbuhan Ekonomi Tak Akan Diubah

Sri Mulyani berharap ASN dapat mengerahkan kemampuan dan menjalankan tugasnya dengan baik untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menciptakan iklim bisnis yang perekonomian dan bisnis yang kondusif.

GHOIDA RAHMAH