TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta supaya kebijakan atau aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harus dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang terkait.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, mengatakan hal itu dilakukan untuk memunculkan sinergi antara pengusaha dan pemerintah dalam membuat kebijakan. "Kebijakan dan komunikasi dua arah akan menciptakan hasil kebijakan publik yang baik," ujar Hariyadi Sukamdani di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

Baca: BPS: Sektor Informasi Komunikasi Penyumbang Ekonomi Tertinggi

Dirinya mengatakan, terkadang komunikasi antara pengusaha dan pemerintah berlangsung kurang baik, contohnya pada saat pemilihan kepala daerah.

Menurut Hariyadi, pada saat pencalonan dan menyelenggarakan kampanye para calon kerap menjanjikan untuk menaikkan upah minimum. Hal itu dilakukan tanpa mengajak pihak pengusaha untuk ikut berdiskusi.

"Contoh yang kurang baik, yang kami hadapi adalah soal UMP. Karena yang calon penguasa selalu isunya mau naikin UMP, tapi enggak pernah nanya sama kami. Mereka yang janji, tapi kami yang bayar," ujarnya.

Simak: Dibanding Akhir 2016, Ekonomi Kuartal I pada 2017 Turun 0,34 Persen

Karena itu Apindo meminta kepada pemerintah, jika hal tersebut menyangkut oengusaha, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu karena hal tersebut juga berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia.

"Saya harap pemerintah bisa sharing apa yang terjadi pada ekonomi kami, karena kami kan hanya lihat sektor kami, tak bisa seluruh sektor," kata Hariyadi.

DESTRIANITA