Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama beberapa perwakilan PBB dalam Konferensi Revolusi Data di Hotel Pullman, Jakarta, 21 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar
TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai pertumbuhan pusat ekonomi baru bisa tumbuh jika pusat pemerintahan dan ibukota Indonesia pindah keluar Jawa. Hal tersebut juga menjadi solusi mengurangi beban Jakarta yang selama ini jadi pusat pemerintahan, bisnis dan keuangan.
"Kita ingin mendiserfikasi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Pada intinya secara makro kami melihat pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian di Indonesia," ujar Bambang usai membuka Musrenbang Bangka Belitung di Novotel Bangka, Jumat, 7 April 2017.
Menurut Bambang, konsentrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tidak di Pulau Jawa keseluruhan. Namun lebih tepat hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Kalau terlaksana, Jakarta akan jadi kota bisnis utama di Indonesia. Kita sudah perlu membangun pusat ekonomi baru di luar Jawa. Salah satunya dan memungkinkan dengan memindahkan ibu kota pemerintah keluar Jawa," ujar dia.
Bambang menuturkan saat ini pihaknya sedang mencari skema pendanaan yang kreatif untuk anggaran pemindahan ibukota pemerintahan di luar Jawa.
"Presiden menitipkan kalau ada pembangunan berjalan untuk kota baru dan infrastruktur ibukota pemerintah tidak boleh membebani APBN. Jadi kita sedang mencari skema pendanaan yang kreatif," ujar dia.
Bambang menuturkan bahwa keputusan jadi atau tidak pemindahan ibukota negara dan pemerintahan adalah dengan keputusan politik. Pihaknya hanya melakukan kajian sejauh mana urgensi pemindahan ibukota Indonesia.
"Kalau terlaksana harus dipersiapkan dengan baik. Tugas kajian kami saat ini adalah mengkaji bagaimana pindahnya, apa alasan pindahnya dan bagaimana perencanaan wilayahnya nanti," ujar dia.
