TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan adanya kritik keras dari calon presiden terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut menimbulkan keraguan calon investor.
Meski begitu, dia tak mengungkapkan siapa capres yang mengkritik IKN tersebut. Untuk menjawab kegundahan para calon investor itu, maka dibuatlah media center Indonesia Maju.
"Contoh, katakanlah sekarang ada salah satu tim dari pasangan capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan. Nah, itu bisa ditanya di situ juga. Nanti kita hadirkan Kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan," ujar Bahli di Jakarta Pusat, Senin 4 Desember 2023.
Pernyataan Bahlil tentang keraguan investor belakangan ini berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya. Ia semula yakin kritik yang disampaikan pihak tertentu terkait dengan pemindahan IKN tidak akan mengganggu investor.
"Enggak, investor enggak terganggu," kata Bahlil usai melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 27 November 2023.
Kala itu, Bahlil menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dilakukan berdasarkan Undang-undang. Bahkan, kata dia Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai pendukung Anies Baswedan yang mengkritik pemindahan ibu kota juga mendukung UU IKN.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju. Itu kan Undang-undang, jadi di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang" ujar Bahlil.
Anies Mau Kaji Ulang IKN
Dalam masa kampanye pilpres 2024, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritik mega proyek IKN. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mengkaji ulang regulasi penetapan IKN apabila terpilih nanti sebagai presiden.
"Kalau kata Undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut Undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua," kata Anies, Rabu, 29 November 2023.
Soal kepastian Anies tak akan melanjutkan proyek IKN juga dapat ditelusuri dari visi misi yang telah disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Anies dan Muhaimin yang tak memasukkan soal IKN ini dalam visi misinya.
Sementara itu, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Tom Lembong, mengatakan bahwa keraguan para investor menenamkan modal sudah di ibu kota baru itu sebetulnya terjadi sejak lama. Keraguan itu, menurut dia juga bukan karena penolakan Amin.
"Itu nonsense (omong kosong), lah," kata Tom ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023.
"Kepercayaan investor lemah sejak dulu, bukan dari sekarang," ucapnya.
Salah satu buktinya, kata Tom, batalnya investasi dari Softbank beberapa waktu lalu. Padahal, pemerintah sempat mengumumkan investor asal Jepang itu mau berinvestasi di ibu kota baru.
"Sekarang dibilang, fokus ke investor lokal saja. Tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan APBN," ujar Tom.
RIZKI DEWI AYU | ANTARA
Pilihan Editor: Pengusaha Masih Wait And See Meski Ada Insentif Bebas Pajak di IKN
