Ini Alasan Penyampaian SPT Diundurkan hingga 21 April

Reporter

Editor

Setiawan

Rabu, 29 Maret 2017 15:42 WIB

Para wajib pajak mendengarkan penjelasan Staf Dirjen pajak, dalam sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Jakarta (23/2). Sosialisasi tersebut untuk meningkatan pendapatan pajak. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perpanjangan penyerahan SPT pajak dilakukan untuk memberi kesempatan bagi peserta amnesti pajak. Pelaksanaan tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017.

”Kami beri perpanjangan sampai 21 April agar mereka yang menyelesaikan tax amnesty pada 31 Maret masih punya waktu untuk menyelesaikan SPT 2016,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Rabu 29 Maret 2017.

Baca Juga: DJP: Baru 5,4 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan PPH

Sri Mulyani menjelaskan, amnesti pajak dilakukan untuk melaporkan harta 2015 ke belakang. Karena itu, kalau ada orang yang menganggap ada harta yang perlu disampaikan dan akan diikutkan tax amnesty, biasanya mereka harus mengikuti proses dan prosedur. “Karena ini jangka waktunya sangat sama dengan deadline SPT pribadi, SPT pribadi bisa diperpanjang sampai 21 April,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pajak memutuskan memperpanjang batas waktu penyampaian SPT hingga 21 April 2017. “Ini berlaku untuk semua metode penyampaian SPT, baik online maupun bukan,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Wajib pajak (WP) orang pribadi yang menyampaikan SPT hingga 21 April akan dikecualikan dari sanksi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Namun batas waktu pembayaran kurang bayar dalam SPT PPH orang pribadi tahun pajak 2016 tetap 31 Maret 2017.

Adapun metode penyampaian SPT yang dapat dilakukan WP adalah disampaikan secara langsung, disampaikan via pos atau jasa pengiriman, dan disampaikan melalui saluran tertentu, seperti e-filling, e-form, dan e-spt atau biasa dikenal sebagai SPT Online.

Simak: Tax Amnesty Hampir Berakhir, Pelaporan Harta Capai Rp 4.668,77 T

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, meskipun ada perpanjangan batas waktu pelaporan, pihaknya berharap para WP tetap berusaha melakukannya sebelum 31 Maret. ”Jangan kejadian numpuk di akhir-akhir lagi, nanti sama saja padat sekali, jadi tetap dimasukkan sekarang-sekarang ini saja,” katanya.

AMIRULLAH SUHADA | GHOIDA RAHMAH



Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

8 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

4 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

4 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

4 hari lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya