Proyek konstruksi kereta cepat Indonesia Cina di Bandung. PRIMA MULIA
TEMPO.CO, Jakarta - China Development Bank (CDB), lembaga yang akan membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menawarkan dana talangan. Skema itu disodorkan sebagai alternatif pendanaan sementara karena pinjaman belum bisa dicairkan. Lembaga itu mensyaratkan seluruh lahan harus bebas lebih dulu sebelum menggelontorkan kredit sebesar Rp 51 triliun dari total kebutuhan proyek Rp 68 triliun.
Adanya penawaran dana talangan itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sahala Lumban Gaol. Namun skema yang diusulkan tersebut belum disepakati. "Diskusi masih berlangsung," kata Sahala kepada Tempo, Senin, 20 Maret 2017.
Pinjaman jangka pendek itu diperlukan untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan, terutama biaya pembebasan lahan di Karawang-Purwakarta seluas 500 hektare. Kebutuhannya ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mesti menyetorkan Rp 1,2 triliun.
Lahan di kawasan Karawang dan Purwakarta itu merupakan lahan masyarakat. Pembebasan berlangsung alot lantaran harga pasar melonjak tiba-tiba ketika proyek resmi diumumkan. Beruntung, lahan di kawasan Halim-Karawang dan Wahlini-Karawang-Bandung sebagian besar dimiliki negara melalui TNI Angkatan Udara dan PT Perkebunan Nusantara VIII sehingga pembebasan lahan diyakini akan lebih mudah.
Menurut Sahala, konsorsium empat perusahaan berupaya menyetorkan dana. Ia yakin perusahaan tidak mengalami masalah likuiditas karena penugasan disesuaikan dengan kemampuan perseroan. Adapun pemerintah tetap mengupayakan pembiayaan sendiri dengan memaksimalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sahala mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar beleid tersebut dapat membantu pembebasan lahan.
Sahala mengatakan penggunaan aturan itu akan memberi kepastian tersedianya lahan. "Kalau ada kepastian, tentu debitor tidak akan khawatir dan dananya bisa cepat dicairkan," kata dia.
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
19 Oktober 2023
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan pengembangan kereta cepat secara lokal itu sama seperti kondisi di pertambangan yang memerlukan smelter. Artinya, Indonesia masih memerlukan penguatan di dalam negeri.
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
1 Oktober 2023
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
Izin operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
14 September 2023
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi alias Edo memastikan pasti akan ada transportasi massal yang terintegrasi di semua stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober, Pakar: Jangan Dipaksakan Jika Belum Siap
9 September 2023
Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober, Pakar: Jangan Dipaksakan Jika Belum Siap
Pengamat Transportasi Perkotaan dari Universitas Lampung Aleksander Purba menyarankan jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak siap beroperasi pada 1 Oktober 2023, jangan dipaksakan.