TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus mengembangkan komoditas ikan kakap putih dalam melaksanakan program Keramba Jaring Apung (KJA) offshore atau lepas pantai. Pengembangan ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

"Untuk KJA offshore itu komoditasnya yang akan kita pilih adalah kakap putih karena pasarnya lebih luas," kata Direktur Jenderal Perikanan Budi daya KKP Slamet Soebjakto di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Baca : Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko

Selain memiliki pasar sasaran negara tujuan yang lebih luas dibandingkan beragam komoditas lainnya, keunggulan kakap putih adalah pengolahannya tidak harus hidup. "Tetapi bisa berupa daging fillet dan olahan lainnya, " tutur Slamet.

Baca : Menteri Susi: 2.000 Kapal Sudah Diukur Ulang

Menurut dia, penguasaan teknologi pengembangan kakap putih juga sudah dikuasai dan pemeliharaannya juga dinilai nisbi lebih mudah.

"Ke depan sistem pembudidaya ikan tentu saja tidak menggunakan bahan antibiotik sedikitpun, kita akan menggunakan vaksin seperti yang dilakukan Norwegia dengan pembudidayaan ikan salmon di negaranya," tuturnya.

Untuk itu, ia juga mengemukakan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan Norwegia. Rencananya, ada sebanyak tiga lokasi yang akan dikembangkan KJA lepas pantai pada tahun 2017 ini, yaitu di Sabang, Karimun Jawa, dan Pangandaran.

Pengembangan program tersebut, lanjutnya, memiliki beragam manfaat antara lain menyerap 1.450 tenaga kerja, hanya untuk bagian penggelondongan, serta pemanfaatan tambak hingga sekitar 290 hektare.

KKP, ujar Slamet, juga akan memberikan bantuan revitalisasi keramba jaring apung kepada masyarakat sebagai upaya untuk menggerakkan kembali motivasi dari para pembudidaya agar mereka dapat kembali beroperasi.

Sejumlah kriteria penerima bantuan revitalisasi KJA antara lain diutamakan yang berbadan hukum (namun memiliki kondisi teknis yang tidak operasional), memiliki pengalaman usaha di bidang pembesaran ikan laut di KJA atau minimal telah mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2017 ini, revitalisasi KJA sudah mulai berjalan antara lain di Bintan 30 paket, Kepulauan Natuna 20 paket, Batam 25 tahun, Lampung Selatan 16 paket, Kepulauan Seribu 40 paket, Lombok Tengah 30 paket, dan Lombok Timur 30 paket.

Pemerintah, ujar dia, juga menggerakkan semua pemangku kepentingan seperti asosiasi dan BUMN bidang perikanan seperti Perindo.

Pada tahun 2017 ini ditargetkan bantuan KJA adalah 250 unit atau sekitar 1.000 lubang dengan jumlah "output" atau keluaran hasil produksi mencapai 342 ton per tahun.

Dirjen Budi daya KKP juga menyoroti bahwa sebelum moratorium perizinan kapal ikan ada sebanyak 28 unit kapal pengangkut ikan hidup asli pembudidayaan, tetapi setelah moratorium hanya 23 unit kapal ikan.

Untuk itu, Slamet mengutarakan harapannya agar jumlah kapal pengangkut tersebut dapat bertambah banyak pada masa mendatang.

ANTARA