TEMPO.CO, Jakarta - Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 100 juta Dolar AS bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dana itu untuk membangun sarana infrastruktur yang dibutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing.

"Memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

Chaves memastikan pendanaan baru ini salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengatasi masalah ketimpangan, sehingga kelompok masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan ekonomi. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mendukung program Regional Infrastructure Development Fund (RIDF).

Baca:
Kapal Tabrak Terumbu Karang Raja Ampat, Ini Langkah Menteri Susi
Pansel OJK Tekankan Integritas Kandidat
Bisnis Payroll, Bank Mandiri Kembangkan Konsep Banking at Work

Sebelumnya, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman sebesar 125 juta Dolar AS untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia. Selain itu, Bank Dunia menambah pendanaan sebesar 216,5 juta dolar AS untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh, untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan kumuh.

Chaves menerangkan, program RIDF akan menjadi tambahan akses kredit bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan serta transportasi. Untuk program ini, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) ikut memberikan tambahan dana sebesar 100 juta dolar AS.

Pemerintah daerah menghadapi hambatan pembiayaan bagi proyek infrastruktur dalam skala besar, karena APBD hanya dapat dimanfaatkan untuk pendanaan proyek dalam jangka waktu setahun. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah daerah bisa mengusulkan pendanaan untuk fasilitas penyediaan air dan sanitasi, termasuk sistem saluran air serta infrastruktur lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase.

Selain itu, Chaves melanjutkan, berbagai proyek lainnya seperti perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh, infrastruktur transportasi dan logistik serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah dan pasar tradisional.

Senior Urban Economist Bank Dunia Marcus Lee menambahkan, bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah terbatasnya instrumen keuangan bagi investasi infrastruktur di tingkat lokal yang masih terbatas. "Regional Infrastructure Development Fund akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya di kawasan perkotaan," kata Lee.

Melalui program Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN), Bank Dunia juga akan memberikan hibah sebesar 3 juta Dolar AS untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek infrastruktur yang telah diusulkan.

Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs, merupakan salah satu donor yang memberikan kontribusi pertama bagi IDSUN. Secara keseluruhan, bantuan senilai 100 juta dolar AS ini merupakan pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia.

ANTARA