TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan fakta tingkat ketimpangan sosial Indonesia yang masih tinggi dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan transfer ke daerah (TKDD) 2017 sekaligus knowledge sharing keberhasilan kepala daerah di Indonesia.

"Di mana pun mereka berada, kita tidak merasakan Indonesia yang sama," ujar dia melalui kata sambutan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.

Sri Mulyani mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sangat rendah, sekitar 2 persen, dengan tingkat kemiskinan 6,5 persen dan tingkat pengangguran relatif rendah 1,2 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tinggi, 5,9 persen, tingkat pengangguran relatif rendah dibanding nasional, yaitu 3 persen. Namun tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 14,7 persen. "Terutama ini adalah karena di daerah NTT," ucapnya.

Baca: Jumlah Penerima Subsidi Elpiji Dipangkas 28 Juta

Sedangkan Papua memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi dibanding Kalimantan, tapi tingkat kemiskinannya sangat tinggi, 22 persen, dan tingkat pengangguran 5,5 persen.

Sri Mulyani menuturkan hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. "Seharusnya, di mana pun masyarakat berada, di mana pun mereka dibesarkan, mereka berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama," ujarnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani menyoroti kesenjangan fasilitas dasar, seperti akses air bersih, akses sanitasi, dan akses layanan kesehatan. "Kami melihat ketimpangannya masih sangat tinggi," tuturnya.

Menurut dia, ada kota dengan akses air bersih 100 persen, seperti Banjarmasin. Di sisi lain, ada daerah dengan akses air bersih baru 4 persen, yaitu di Kabupaten Mandaramo. Begitu juga dengan akses sanitasi, ada daerah yang hampir 100 persen, seperti Pangkalpinang, tapi Gorontalo baru 36 persen dan Kabupaten Asmat hanya 4 persen.

Sedangkan tenaga kesehatan yang paling tinggi aksesnya adalah di Banda Aceh dengan perbandingan tenaga kesehatan dan masyarakat yang dilayani 15:100 ribu hingga yang paling rendah 1,4:100 ribu.

Baca: Raja Salman Datang, Momentum Dorong Kerja Sama Ekonomi

Sri menambahkan, untuk partisipasi tingkat pendidikan, ada juga daerah dengan prestasi tinggi, seperti Padang Sidempuan dengan 87 persen partisipasi tingkat sekolah menengah atas. Sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, yakni hanya 7 persen.

"Ini adalah tantangan realitas dari Indonesia internal," ucapnya. Sehingga, Sri berujar, pemerintah dan seluruh masyarakat harus memikirkan instrumen untuk mengurangi kesenjangan antardaerah. Dengan demikian, Indonesia yang bersatu dalam kebersamaan dan kemakmuran serta kesempatan yang sama di masa mendatang dapat terwujud.

Sri menuturkan kemiskinan dan kesenjangan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Pertumbuhan tetap harus tinggi, tapi inklusif, baik dari sektor produksi maupun sektor permintaan," kata dia.

GHOIDA RAHMAH