TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan program subsidi elpiji 3 kilogram mulai tahun ini. Diperkirakan, pada tahun depan, 28 juta rumah tangga tidak bisa membeli gas “melon” itu dengan harga subsidi.
“Kami keliling ke beberapa daerah dan bertemu dengan perbankan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.
Wiratmaja mencatat, penerima subsidi elpiji sekarang mencapai 54,7 juta rumah tangga. Dalam program baru, jumlah penerima hanya 26 juta rumah tangga. Saat ini, pemerintah sedang memverifikasi para penerima subsidi. Artinya, kata Wiratmaja, masih ada kemungkinan rumah tangga sasaran menjadi berkurang atau bahkan bertambah.
Baca: Rasio Kredit Macet Bank Syariah Diprediksi Menurun Tahun ini
Nantinya, subsidi bakal disalurkan melalui kartu yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Pemegang kartu bisa membeli elpiji 3 kilogram dengan harga subsidi. Adapun warga yang tidak memiliki kartu harus menebusnya dengan harga keekonomian.
Kementerian Energi mengidentifikasi empat pulau siap memulai program subsidi anyar tersebut mulai tahun ini. Keempat pulau itu adalah Batam, Bangka, Lombok, dan Bali. Wiratmaja menargetkan penerapannya bisa dimulai pertengahan tahun depan.
Pemerintah telah menguji coba efektivitas subsidi langsung di Tarakan, Kalimantan Timur, sejak tahun lalu. Hasilnya, masyarakat di Tarakan tidak lagi sulit mendapat elpiji dan tidak pernah terjadi kelangkaan. Pemerintah daerah juga menjadi lebih mudah mengendalikan kuota elpiji karena penerimanya sudah terdaftar. “Tanpa dukungan pemerintah daerah, program ini sulit terlaksana,” kata Wiratmaja.
Baca: Raja Salman Datang, Aramco dan Pertamina Kerja Sama 2017
Tanpa pembatasan, Wiratmaja berujar, konsumsi elpiji sulit dikontrol. Berdasarkan evaluasi Kementerian Energi, selama ini subsidi justru dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas. Padahal sekitar 65 persen elpiji berasal dari impor.
Kementerian Energi mencatat pemakaian subsidi naik setiap tahun rata-rata 13 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, pemerintah menetapkan subsidi elpiji 3 kilogram sebanyak 7,09 juta metrik ton, atau naik dibanding jatah tahun lalu yang sebesar 6,25 juta metrik ton. Peningkatan kuota, antara lain, berkaitan dengan pembagian 537 ribu paket perdana elpiji dalam rangka program konversi minyak tanah.
Wiratmaja memastikan, meski subsidi tertutup diterapkan, program konversi elpiji tetap berjalan. Nantinya, pembagian paket perdana bakal mengacu pada data penerima subsidi yang dirilis Tim Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kemiskinan.
Baca: Peluang Rebound IHSG Dibayangi Risiko Capital Outflow
Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Iskandar mengatakan harga elpiji bersubsidi saat ini Rp 4.750 per kilogram. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 10 ribu per kilogram.
Iskandar memprediksi tahun ini besaran subsidi yang ditanggung pemerintah membengkak. Sebab, asumsi Crude Price Aramco, sebagai patokan harga dalam APBN, hanya US$ 300 per metrik ton. Padahal harga riil sudah naik perlahan di kisaran US$ 320 per metrik ton. “Kami harus siapkan segera. Sebab, subsidi energi besar di elpiji,” ujar Iskandar, beberapa waktu lalu.
ROBBY IRFANY
